Kembali Protes, Petani India Gelar Aksi Mogok Makan
TEMPO.CO | 30/01/2021 14:15
Para petani meneriakkan slogan di lokasi protes selama pemogokan nasional menentang RUU pertanian yang baru disahkan di perbatasan Singhu dekat Delhi, India, 8 Desember 2020. Pengesahan RUU Pertanian baru membuat para petani India geram. Mereka mengatakan
Para petani meneriakkan slogan di lokasi protes selama pemogokan nasional menentang RUU pertanian yang baru disahkan di perbatasan Singhu dekat Delhi, India, 8 Desember 2020. Pengesahan RUU Pertanian baru membuat para petani India geram. Mereka mengatakan aturan baru akan membuat nasib mereka lebih buruk, di mana akan mempermudah perusahaan untuk mengeksploitasi pekerja pertanian. REUTERS/Danish Siddiqui

TEMPO.CO, - Para petani di India memulai aksi mogok makan sebagai protes terhadap undang-undang pertanian yang baru. Aksi ini melanjutkan unjuk rasa yang berujung pada bentrokan dengan pihak berwenang pekan lalu.

 

Para pemimpin koalisi petani mengatakan aksi mogok makan dilakukan hari ini, Sabtu, 30 Januari 2021, bertepatan dengan peringatan kematian Mahatma Gandhi. Mereka ingin menunjukkan kepada orang India bahwa para petani yang berunjuk rasa adalah orang-orang yang cinta damai.

 

“Gerakan petani damai dan akan damai,” kata Darshan Pal, pemimpin kelompok serikat tani Samyukt Kisan Morcha, dikutip dari Reuters.

 

“Acara pada 30 Januari akan diselenggarakan untuk menyebarkan nilai-nilai kebenaran dan non-kekerasan," ucap dia.

 

Baca juga: Unjuk Rasa Ribuan Petani di India Berakhir Ricuh

 

Sebelumnya, ribuan petani berunjuk rasa di New Delhi bertepatan dengan perayaan Hari Republik, pekan lalu. Mereka menuju ke ibu kota dengan menggunakan traktor masing-masing sehingga menyebabkan kemacetan di jalan-jalan utama.

 

Namun arade traktor itu berubah menjadi kekerasan ketika beberapa pengunjuk rasa menyimpang dari rute yang telah disepakati sebelumnya. Mereka merobohkan barikade dan bentrok dengan polisi. Satu orang tewas dan ratusan lainnya luka akibat peristiwa ini.

 

Massa menilai undang-undang pertanian yang baru hanya menguntungkan perusahaan besar dan merugikan para petani kecil. Berdasarkan data pemerintah, setengah dari 1,3 miliar penduduk India berprofesi sebagai petani.

 

Sebelas perundingan antara serikat petani dan pemerintah India gagal memecah kebuntuan. Pemerintah telah menawarkan untuk menangguhkan undang-undang tersebut selama 18 bulan, tetapi para petani menuntut dibatalkan.

 

REUTERS

https://www.reuters.com/article/idUSKBN29Z08R?il=0

 


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT