Jokowi Sebut Implementasi PPKM Jilid I Tidak Tegas
TEMPO.CO | 31/01/2021 17:26
Petugas mengecek suhu tubuh Presiden Joko Widodo sebelum disuntik dosis kedua vaksin Covid-19 produksi Sinovac di halaman tengah Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 27 Januari 2021. ANTARA/HO/Setpres-Lukas
Petugas mengecek suhu tubuh Presiden Joko Widodo sebelum disuntik dosis kedua vaksin Covid-19 produksi Sinovac di halaman tengah Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 27 Januari 2021. ANTARA/HO/Setpres-Lukas

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para jajarannya betul-betul turun ke lapangan untuk memastikan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali Jilid II (26 Januari-8 Februari) berjalan efektif.

Mulai dari Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas diperintahkan turut terlibat dan intens berada di lapangan. Tujuannya untuk memberikan contoh kedisiplinan serta sosialisasi dengan melibatkan para tokoh masyarakat dan agama mengenai protokol kesehatan sebagai bagian dari kebijakan pembatasan itu.

Baca juga: Evaluasi PPKM 11-25 Januari, Jokowi: Kita Harus Ngomong Apa Adanya, Tak Efektif

"Saya minta betul-betul turun ke lapangan. Saya ingin dengar implementasi lapangannya seperti apa. Mungkin nanti Kementerian Agama melibatkan tokoh-tokoh agamanya seperti apa, TNI seperti apa, di Polri seperti apa dan Pak Menko (PMK) nanti yang mungkin bisa men-drive agar ini betul-betul lapangannya terjadi," kata Jokowi.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam rapat internal di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 29 Januari 2021. Pernyataan Jokowi ini baru diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Ahad, 31 Januari 2021.

Instruksi ini disampaikan Jokowi karena PPKM Jilid I pada 11-25 Januari dinilai tidak efektif. Mobilitas masyarakat dinilai masih tinggi dan kasus Covid-19 di beberapa provinsi tetap naik. "Saya lihat di implementasinya ini, kita tidak tegas dan tidak konsisten," ujar dia.

Selain itu, Jokowi meminta jajaran terkait melibatkan sebanyak-banyaknya pakar dan epidemiolog dalam kebijakan ini. "Saya ingin Pak Menko ajak sebanyak-banyaknya epidemiolog, sehingga dalam mendesain kebijakan itu betul-betul bisa lebih komprehensif," ujarnya.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT