Pembangunan Taman Nasional Komodo, KLHK: Tidak Ada Penduduk yang Diusir
TEMPO.CO | 19/02/2021 19:50
Kadal raksasa komodo di Taman Nasional Komodo. Dok. Kemenparekraf
Kadal raksasa komodo di Taman Nasional Komodo. Dok. Kemenparekraf

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wiratno memastikan pemerintah tak akan merelokasi penduduk di kawasan Taman Nasional Komodo. Rencana relokasi ini sebelumnya sempat dikhawatirkan oleh masyarakat setempat di tengah pembangunan kawasan wisata.

“Tidak ada relokasi penduduk. Mereka tidak dipindahkan atau diusir. Itu tidak ada dalam konsep pengelolaan taman nasional,” ujar Wiratno dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, Jumat, 19 Februari 2021.

Kementerian memasukkan ruang hidup masyarakat dalam zona khusus di Pulau Komodo seluas 310,09 hektare. Wiratno mengklaim pemerintah akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui kemitraan konservasi.

Menurut Wiratno, pembangunan kawasan taman nasional akan melibatkan penduduk setempat seperti pemanfaatan pemandu wisata. Tenaga kerja lokal juga akan diserap melalui hotel-hotel yang dibangun di sekitar kawasan wisata Labuan Bajo.

“Program lima tahun ke depan fokus community based ecotourism di tiga desa akan disusun bersama TN Komodo, BOP Labuan Bajo-Flores, dan Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti,” katanya.

Untuk meningkatkan kompetensi pemandu wisata, Kementerian, kata dia, akan mempercepat sertifikasi. Di samping itu, pemerintah akan membangun pemugaran seluas 1,4 kilometer di Kampung Komodo, Kampung, Kerora, dan Kampung Rinca untuk mencegah serangan komodo terhadap penduduk sekitar.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebelumnya mendesak pemerintah menyetop proyek pembangunan kawasan pariwisata Taman Nasional Komodo. Proyek ini dikhawatirkan mengancam keutuhan ekosistem satwa endemis di Pulau Flores.

“Walhi mengecam segala bentuk pembangunan yang menghilangkan keaslian habitat komodo,” ujar Direktur Walhi NTT Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi akhir tahun lalu.

Dia menduga pembangunan pariwisata premium akan berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup komodo dan masyarakat sekitar. Sebab, TNK yang merupakan kawasan konservasi perlahan mulai disulap menjadi lokus pengembangan wisata premium.

“Langkah pemerintah saat ini telah membuktikan kekhawatiran bahwa pembangunan konservasi Pulau Rinca (salah satu pulau di Taman Nasional Komodo) akan lebih didominasi kepentingan pariwisata,” katanya.

Baca: Proyek Jurassic Park Pulau Rinca Ditolak Forum Masyarakat Pariwisata, Sebabnya?


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT