Didukung 105 Tokoh Nasional, Kepala BPOM: Menyimak dengan Terharu
TEMPO.CO | 17/04/2021 19:06
Kepala Badan POM Penny K. Lukito memberikan keterangan penerbitan persetujuan penggunaan dalam kondisi darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) untuk Vaksin COVID-19 di Kantor Badan POM, Jakarta, Senin, 11 Januari 2021. Badan POM mengeluarkan penerb
Kepala Badan POM Penny K. Lukito memberikan keterangan penerbitan persetujuan penggunaan dalam kondisi darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) untuk Vaksin COVID-19 di Kantor Badan POM, Jakarta, Senin, 11 Januari 2021. Badan POM mengeluarkan penerbitan EUA untuk vaksin Coronavac yang diproduksi oleh Sinovac Biotech dengan efikasi vaksin sebesar 65,3 persen berdasarkan dari hasil uji klinik di Bandung. ANTARA/HO/Humas BPOM

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito memberikan tanggapan atas dukungan dari 105 tokoh nasional kepada lembaganya terkait polemik vaksin Nusantara.

"Saya mendengarkan menyimak dengan terharu dan rasa humble/kerendahan hati kami semua jajaran BPOM atas semua dukungan yang begitu besar dari tokoh-tokoh dan semua pihak," ujar Penny dalam pesan yang disampaikan narahubung Gerakan Sejuta Tes Antigen, Alif Iman Nurlambang, Sabtu, 17 April 2021.

Penny Lukito menyampaikan terima kasih kepada para inisiator gerakan karena telah menggerakkan hati untuk mendukung kerja BPOM. "Memang sudah menjadi tugas dan fungsi kami melindungi masyarakat dan ikut membangun bangsa ini menuju kemajuan bersama," katanya.

Dukungan dari Gerakan Sejuta Tes Antigen ini, kata Penny, akan menjadi energi dan dukungan moral besar bagi BPOM untuk konsistensi yang terus dijalankan lembaga.

Sekitar seratus tokoh nasional, dari kalangan akademisi hingga mantan pejabat, menyerukan dukungan terhadap Badan Pengawas Obat dan Makanan agar tetap bekerja berdasarkan prosedur, disiplin, dan integritas ilmiah.

"Kita dalam gerakan moral ini ingin mendukung supaya teman-teman BPOM bekerja sesuai aturan," kata mantan Menteri Pertambangan dan Energi Indonesia di era Presiden BJ Habibie, Kuntoro Mangkusubroto, dalam pernyataannya, Sabtu, 17 April 2021.

Anggota Transparency International Indonesia (TII), Natalia Soebagjo, mengatakan setiap penelitian vaksin perlu diputuskan oleh lembaga yang memiliki otoritas. "Kita punya BPOM RI. Kami, yang nama-namanya tercantum di bawah ini, bersikap berpegang pada pendirian BPOM yang merupakan badan resmi di Indonesia dan bekerja berdasarkan prosedur-prosedur, disiplin, dan integritas ilmiah," ujarnya.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT