Saut Situmorang: Pertanyaan TWK Tak Relevan untuk Pegawai KPK
TEMPO.CO | 07/05/2021 10:48
Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang hadir sebagai pemohon pada sidang lanjutan terkait persidangan pengujian UU KPK di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 24 Juni 2020. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang hadir sebagai pemohon pada sidang lanjutan terkait persidangan pengujian UU KPK di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 24 Juni 2020. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Eks Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menilai Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap para pegawai KPK sedianya tak perlu dilakukan. Menurut dia, pegawai KPK tak perlu dikaitkan dengan ideologi yang tak penting.

"Anda tahu orang per-orang, apa lagi? Kan mereka sudah di situ sudah bertahun-tahun. Jangan masukkan variabel enggak penting dalam penindakan, atau bahkan pencegahan," ujar Saut Situmorang kepada Tempo melalui daring pada Jumat, 7 Mei 2021.

Ideologi tak penting yang dimaksud Saut merujuk pada soal-soal TWK yang telah beredar. Misalnya, ada pertanyaan soal kulit berwarna, tidak boleh jadi bos kulit putih. Ada juga soal pindah warga negara dan semua orang Jepang itu kejam. Kemudian ada pertanyaan soal apakah percaya hal-hal ghaib dan menjalankan perintah agama tanpa mempertanyakan.

Pertanyaan lain, adalah soal apakah Imam Samudra melakukan jihad, kemudian penista agama harus dihukum mati. Hukuman badan harus ditambahkan kepada narapidana.

Saut menilai, pertanyaan-pertanyaan TWK sangat tidak cocok diajukan kepada pegawai KPK. Bahkan, dengan mengajukan pertanyaan seperti itu, KPK terlihat seperti tak mengenal pegawainya sendiri.

"Engga relevan. Lebih cocok kalau pertanyaan soalnya KUHAP, ya kan, paham enggak undang-undang, bagaimana penegakan hukum ke depan, dan sebagainya," kata Saut.

Saut mengatakan, pun jika ada pegawai yang melenceng dari nilai KPK, sudah ada pengawas internal. Mereka memiliki catatan lengkap setiap pegawai.

"Sudah cukup sebenarnya. Kalau takut misalnya dia membocorkan rahasia, bisa dilakukan penegakan hukum oleh tim pengawas KPK," ucap Saut.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT