Banjir Kritik Rencana Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai
TEMPO.CO | 12/05/2021 15:29
Pemerintah Genjot Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
Pemerintah Genjot Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai menuai kritik dari berbagai kalangan. Pasalnya, kebijakan tersebut dikhawatirkan membebani masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah, di tengah pandemi ini.

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN-RI), Rizal E. Halim menyebut rencana kenaikan tarif pajak itu bisa langsung menekan daya beli masyarakat. Musababnya, kenaikan tarif biasanya langsung dibebankan kepada konsumen dalam bentuk kenaikan harga barang.

"Maka harga barang itu akan semakin menekan daya beli sudah tertekan, semakin tertekan," ujar dia dalam konferensi video, Selasa, 11 Mei 2021. Bahkan, kenaikan tarif itu pun dinilai bisa menyebabkan kenaikan inflasi semu. Artinya, inflasi tersebut terjadi bukan lantaran kenaikan permintaan, melainkan lantaran harga barang.

Ujung-ujungnya, situasi tersebut juga disebut bakal berimbas kepada tertekannya pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, menurut Rizal, kenaikan tarif pajak yang berimbas kepada harga barang akan menekan konsumsi masyarakat. "Jadi masyarakat saat ini sedang menghadapi kompleksitas masalah yang dipicu Covid, larinya ke persoalan ekonomi," ujar dia.

Suara serupa juga muncul dari Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, Roy Nicholas Mandey. Dia mengatakan kenaikan tarif PPN bisa menyebabkan mahalnya harga jual barang dan jasa. Para peretail pun menolak rencana tersebut, menurut dia, lantaran akan berlaku di tengah lesunya daya beli masyarakat.

"Jika kenaikan tarif PPN disetujui, akan menjadi hal yang kontroversial. Apalagi kinerja bisnis retail sepanjang kuartal I masih minus," ujar dia. Terlebih lagi, kalau kenaikan tarif itu akan diberlakukan pada 2022. Ia menilai fundamental perekonomian Indonesia masih belum kuat.

Rencana kenaikan PPN terungkap dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional pada Selasa, 4 Mei 2021. Kala itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut kenaikan tarif PPN ditempuh sebagai salah satu opsi untuk meningkatkan penerimaan negara. Menurut dia penerimaan perpajakan dalam setahun terakhir menurun akibat lesunya kegiatan ekonomi pada masa pandemi Covid-19.

Dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2022, pemerintah mematok target penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.499,3 triliun hingga Rp Rp 1.528,7 triliun. Proyeksi tersebut turun 8,37 persen dibanding proyeksi penerimaan pajak tahun ini senilai Rp 1.444,5 triliun. Selain kenaikan tarif PPN, opsi lain yang dipertimbangkan pemerintah adalah optimalisasi penerimaan pajak dari sektor e-commerce serta pengenaan cukai pada kantong plastik.

Sehari setelahnya, pada Rabu 5 Mei 2021, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa upaya pemerintah dalam menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) masih dalam pembahasan pemerintah.

“Ini juga dikaitkan dengan pembahasan undang-undang (UU) yang diajukan ke DPR, yaitu RUU KUP (Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan),” kata dia.

Mengacu kepada UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, pemerintah bisa mengubah besaran pungutan. UU tersebut mengatur perubahan tarif paling rendah berada pada angka 5 persen dan paling tinggi 15 persen. Saat ini, tarif PPN 10 persen.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance alias Indef Tauhid Ahmad mengatakan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai harus dikaji ulang, bahkan dibatalkan, sampai kondisi perekonomian Indonesia benar-benar pulih.

"Sampai 2022 bahkan 2023 kita masih periode pemulihan ekonomi dan belum tahu kapan Covid-19 selesai. Saya kira itu harus menjadi hal kritis, jangan sampai di tengah situasi ini justru memancing di air keruh, sehingga masyarakat yang dirugikan," ujar Tauhid.

Tauhid mengatakan sampai saat ini tidak ada pihak yang bisa memastikan kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Khususnya, dengan pergerakan kasus penyebaran Covid-19 di dunia yang sampai saat ini tidka bisa diperkirakan. "Kami merasa itu mengkhawatirkan."

Kondisi pandemi yang belum menunjukkan penurunan, menurut dia, juga menambah beban cukup besar ke perekonomian. Dengan situasi tersebut, ia menilai rencana kenaikan PPN bisa menjadi persoalan yang serius.

Situasi pandemi itu pun nantinya akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Tauhid mengatakan Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 4,8 persen di 2022. Namun, ia meyakini angka tersebut bisa direvisi lagi, baik positif atau negatif tergantung perkembangan vaksinasi.

"Pada 2022 kita belum pulih kenapa dibebankan dengan katakanlah kenaikan pajak yang menurut saya sangat bertentangan dengan teori ekspansi fiskal. Bukannya relaksasi pajak tetapi justru katakanlah dibebani dengan pajak yang menurut saya masih bisa kita hindarkan," ujar Tauhid.

Pengamat Pajak dari Center for Indonesia Tacation Alaysis Fajry Akbar mengatakan kontribusi penerimaan PPN terhadap penerimaan perpajakan dalam postur APBN 2021 mencapai 35,89 persen. "Artinya, kontribusi penerimaan PPN dalam anggaran kita sebenarnya sudah optimal," kata dia.

Menurut dia, sejumlah negara menaikkan tarif PPN sebagai tindak lanjut kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan. Negara-negara disebut berlomba menurunkan tarif PPh badan usaha lantaran pungutannya bersifat distortif. Sementara itu, PPN dianggap sebagai sumber penerimaan yang dapat diandalkan karena sifatnya netral.

Kendati demikian, Fajry menilai perencanaan kenaikan tarif PPN diperlukan kebijakan yang tepat terkait dengan momentum atau timingnya. Sebab, peluang kenaikan tarif akan sangat bergantung kepada kondisi ekonomi suatu negara. "Ketika pandemi terus mereda dan pemulihan ekonomi sudah mulai terasa, akan ada peluang besar untuk menaikkan tarif PPN," kata dia.

Ihwal banyaknya kritik terhadap rencana pemerintah menaikkan tarif PPN tersebut, Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, mengatakan rencana tersebut masih pada taraf diskursus. Ia memastikan pemerintah masih akan mendengarkan masukan dari banyak pihak sebelum memutuskan kebijakan.

"Kita harus siapkan kebijakan pasca pandemi yang sustainable. Maka persiapan harus dimulai. Belum ada angka juga, apalagi 15 persen. Kemenkeu dalam hal ini DJP dan BKF melakukan benchmarking dengan tren kebijakan negara lain terlebih dahulu," tutur Prastowo, Rabu, 12 Mei 2021.

Prastowo berujar pemerintah pun membuka peluang untuk memberlakukan skema multitarif untuk pemungutan PPN. Hal tersebut, menurut dia, membuka ruang pengenaan tarif di bawah 10 persen untuk barang atau jasa kebutuhan masyarakat banyak.

Saat ini, menurut dia, proses perumusan kebijakan itu masih panjang. Bahkan pembahasan dengan parlemen secara formal pun belum dimulai. Nantinya, ia mengatakan pemerintah akan membahas rencana tersebut dengan DPR dan seluruh pemangku kebijakan sebelum memutuskan kebijakan anyar.

"Pada prinsipnya pemerintah tidak mungkin membebani masyarakat di masa pandemi. Tapi penyiapan payung dan format kebijakan harus dimulai sejak sekarang, bagaimana kita memiliki sumber-sumber pembiayaan yang sustain," ujar dia.

CAESAR AKBAR | GHOIDA RAHMAH | BISNIS

Baca Juga: Stafsus Sri Mulyani Pertanyakan Soal Diskusi Tarif Pajak, Ini Kata Indef


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT