Posko Menangkan Pancasila Kecam Kekerasan Polri di Banggai
TEMPO.CO | 25/03/2018 14:11
Ilustrasi penggusuran. TEMPO/Hariandi Hafid
Ilustrasi penggusuran. TEMPO/Hariandi Hafid

TEMPO.CO, Jakarta - Posko Menangkan Pancasila Jawa Timur yang dibentuk Partai rakyat Demokratik (PRD) mengecam keterlibatan dan tindak kekerasan oleh Polri dalam penggusuran di Tanjungsari, Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. "Menolak penggusuran warga Tanjungsari, Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah dan seluruh penggusuran sepihak di tanah air." Koordinator Posko Menangkan Pancasila Jawa Timur Muchammad Ramadhan menyampaikan dalam keterangan tertulis, Ahad, 25 Maret 2018.

Posko menilai tindakan menggusur adalah melanggar hukum, karena tidak jelasnya luas lahan sengketa yang jadi sasaran eksekusi kepemilikan sertifikat hak milik warga yang sah atas tanah, hingga pelanggaran HAM terhadap warga penghuni. Posko juga menuntut pemerintah mengembalikan tanah warga yang digusur.

Baca:
Bubarkan Blokade Pengajian, Eks Kapolres Banggai ...
Bubarkan Blokade Pengajian Ibu-ibu, Kapolres ...

Eksekusi pembebasan lahan di Tanjungsari, Kelurahan Keraton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai dihalangi oleh ibu-ibu kelompok pengajian dengan membaca salawat dan takbir, 19 Maret 2018. Polres Banggai menurunkan anggotanya yang kemudian membubarkan massa dengan gas air mata.

Buntut dari kejadian itu Mabes Polri mencopot Kepala Polres Banggai AKB Heru Pramukarno. Heru dinilai menyalahi prosedur. Sabtu, 24 Maret 2018, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan seharusnya Polres Banggai menurunkan polisi wanita untuk menghadapi ibu-ibu pengajian itu. Bukan polisi laki-laki. Polisi juga membubarkan massa dengan menggunakan water cannon. Insiden itu terekam dan videonya viral di media sosial.

Baca juga: Kronologi Kericuhan Eksekusi Lahan di Banggai

Selain mengecam penggusuran di Banggai, Posko Menangkan Pancasila Jatim juga menuntut Pemerintah Jawa Timur menyelesaikan seluruh potensi konflik agraria di wilayah Jatim terutama di sepanjang Jalur Lintas Selatan (JLS). Ramadhan menyatakan penyelesaian konflik harus dilakukan tanpa kekerasan serta bersandar pada kepentingan sosial ekonomi rakyat sekitar.

Kecaman juga disampaikan dengan aksi yang mereka sebut dengan aksi solidaritas di Tuban, Surabaya, Malang, dan Pasuruan.


 

 

REKOMENDASI BERITA