Jaksa KPK Tolak Permohonan Justice Collaborator Setya Novanto
TEMPO.CO | 29/03/2018 19:50
Terdakwa Kasus Korupsi Pengadaan KTP elektronik Setya Novanto mendengarkan pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 29 Maret 2018. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Terdakwa Kasus Korupsi Pengadaan KTP elektronik Setya Novanto mendengarkan pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 29 Maret 2018. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak permohonan justice collaborator yang diajukan Setya Novanto. "Terdakwa belum memenuhi kualifikasi sebagai juctice collaborator sehingga penuntut umum belum dapat menerima permohonan terdakwa," ujar Jaksa Penuntut Umum Abdul Basir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kamis, 29 Maret 2018.

Namun, apabila di kemudian hari Setya Novanto bisa memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kata Basir, maka Jaksa Penuntut Umum akan mempertimbangkannya kembali.

Baca juga: KPK Pertimbangkan Permohonan Justice Collaborator Setya Novanto

Basir menjelaskan dalam persidangan, syarat yang mesti dipenuhi untuk menjadi justice collaborator antara lain memberikan keterangan signifikan mengenai kejahatan yang diperbuatnya dan mengungkap pelaku lain yang lebih besar. "Serta mengembalikan seluruh hasil kejahatannya," kata dia.

Kendati belum ditetapkan sebagai JC, Basir mengatakan Jaksa Penuntut Umum tetap menggunakan pertimbangan komprehensif termasuk hal-hal yang meringankan Setya Novanto dalam menentukan berat ringannya tuntutan untuk bekas Ketua DPR itu.

Setya Novanto sebelumnya mengajukan justice collaborator atau saksi yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kasus pada 10 Januari 2018. Sebelumnya, Firman Wijaya, kuasa hukum Setya Novanto, mengatakan kliennya akan terus mengajukan diri sebagai justice collaborator.

"Dalam undang-undang, tidak ada batasan seseorang memberikan keterangan sebagai JC. Beliau bisa beberapa kali mengajukan," ujar Firman di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Kamis, 29 Maret 2018.

Dalam sidang pembacaan tuntutan, Setya Novanto dituntut 16 tahun penjara dan ditambah denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan karena dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Baca juga: Setya Novanto Terancam Gagal Jadi Justice Collaborator

Dalam kasus ini, Setya dinilai menguntungkan diri sendiri senilai US$ 7,3 juta dan jam tangan Richard Mille senilai US$ 135 ribu dolar dari proyek e-KTP. Setya pun dituntut berdasarkan dakwaan kedua dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selain itu, jaksa KPK meminta Setya Novanto wajib membayar uang pengganti sesuai dengan uang yang ia terima sebesar US$ 7,435 juta dikurangi Rp 5 miliar, seperti yang sudah dikembalikan oleh Setya. Uang pengganti itu harus dibayarkan kepada KPK selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Jaksa KPK juga meminta pencabutan hak politik Setya Novanto pada masa waktu tertentu. "Mencabut hak terdakwa dalam menduduki jabatan publik selama lima tahun setelah selesai menjalani masa pemidanaan," ujar jaksa Abdul.

REKOMENDASI BERITA