Jokowi Bagikan 2.568 Sertifikat Tanah di Papua Barat
TEMPO.CO | 20/12/2017 11:22
Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan sikap terkait pernyataan sepihak Amerika Serikat atas diakuinya Yerusalem sebagai ibu kota Israel di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 7 Desember 2017. Pemerintah Indonesia mengecam keras pernyataan Pemeri
Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan sikap terkait pernyataan sepihak Amerika Serikat atas diakuinya Yerusalem sebagai ibu kota Israel di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 7 Desember 2017. Pemerintah Indonesia mengecam keras pernyataan Pemerintah Amerika Serikat dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, yang dikhawatirkan memicu guncangan stabilitas keamanan dunia. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

TEMPO.CO, Sorong - Presiden Joko Widodo atau Jokowi hari ini membagikan sebanyak 2.568 sertifikat tanah kepada masyarakat yang berasal dari Kabupaten Sorong, Kota Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat. 

"Silakan yang sudah menerima sertifikat diangkat tinggi-tinggi, saya akan lihat dan hitung semua," kata Presiden Jokowi saat acara penyerahan sertifikat tanah di Gedung Aimas Convention Center Kecamatan, Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Rabu, 20 Desember 2017.

Baca: Program Sertifikasi Tanah, Jokowi: Biar Tak Berantem Terus

Presiden mengungkapkan kepemilikan sertifikat tanah ini sangat penting untuk mengurangi sengketa tanah yang sering terjadi di berbagai daerah. "Setiap saya ke daerah, selalu ada yang masuk ke telinga saya masalah sengketa tanah," kata Presiden kepada 1.231 penerima sertifikat yang hadir.

Presiden menyebut tahun ini sebanyak 15 juta sertifikat dibagikan untuk wilayah Papua Barat. "Tahun depan saya targetkan 40 juta sertifikat dibagi di sini," kata Presiden Jokowi.

Jokowi sebelumnya menyebutkan hingga 2016, baru 46 juta orang dari semua warga Indonesia yang memiliki sertifikat tanah. Dalam setahun, BPN hanya menerbitkan 500 ribu sertifikat. “Ada 80 juta yang belum bersertifikat. Kalau tahun-tahun lalu, satu tahun hanya dikerjakan 500 ribu. Berarti, kalau tunggu itu, 160 tahun baru selesai," tuturnya awal bulan ini di Bandung.

Oleh karena itu Jokowi menargetkan agar 2025 semua orang harus pegang sertifikat tanah. "Caranya gimana? Terserah kanwil BPN, terserah kantor BPN. Rakyat harus dilayani dengan yang namanya sertifikat,” ucap Jokowi di sela-sela pembagian sertifikat tanah di Soreang, Kabupaten Bandung.

Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan A Djalil, di acara yang sama, mengungkapkan saat ini baru 14 persen tanah yang telah bersertifikat. Papua Barat memiliki 1.356.581 bidang tanah dan yang sudah bersertifikat 190.638 bidang dan 116.596 bidang tanah belum terdaftar.

ANTARA

REKOMENDASI BERITA