THR Ternyata Ditanggung APBD, Bu Risma Sampai Mati Langkah
TEMPO.CO | 06/06/2018 05:00
THR Ternyata Ditanggung APBD, Bu Risma Sampai Mati Langkah
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini membagikan pengalamannya tentang strategi pembangunan Kota Pahlawan kepada bakal calon wakil gubernur yang diusung PDI Perjuangan, Puti Guntur Soekarno, 22 Januari 2018. TEMPO/Artika Farmita

TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini belum dapat menindaklanjuti pembayaran Tunjangan Hari Raya atau THR menggunakan Anggaran Pengelolaan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, pemerintah kota Surabaya harus mendiskusikannya dengan DPRD kota Surabaya sebelum menjalankannya.

"Yo piye aku harus bicara sama DPR rek. Nggak bisa aku putuskan sendiri," ujar dia saat jumpa pers di Balai Kota Surabaya, Senin sore, 4 Juni 2018.

Risma mengatakan, pembayaran THR berpotensi membebani APBD Kota Pahlawan. "Kalau besar kan membebani, berat ya. Mosok nggawe (masa mengggunakan) APBD?" tuturnya.

Risma melanjutkan, sebelumnya pemberian THR bagi PNS tidak pernah dilakukan. "Ya nggak lah, nggak wajib. Baru tahun ini. Tahun kemarin-kemarin nggak ada. Nggak ada, baru tahun ini," ujarnya cepat.

Baca juga: Agar Bisa Bayar THR PNS, Jawa Barat Siapkan Sejumlah Strategi

Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengumumkan akan memberikan THR dan gaji ke-13 kepada PNS. Pendapatan tambahan ini diperuntukkan bagi para pegawai negeri, tentara, dan Polri. "Hari ini saya telah menandatangani Peraturan Pemerintah yang menetapkan pemberian THR dan gaji ke-13 untuk para pensiunan, penerima tunjangan, PNS, prajurit TNI dan anggota Polri," kata dia di Istana Negara, Rabu lalu.

Penyaluran THR dan gaji ke-13 akan dilakukan sebelum tahun ajaran baru dimulai. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bakal mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan untuk mengatur proses pembayaran oleh satuan kerja pada kantor perbendaharaan mulai akhir Mei sampai awal Juni. "Dengan demikian seluruh PNS, TNI, Polri, pensiunan mendapat THR sebelum hari raya Idul Fitri. Jadi mulai pembayaran akhir bulan ini sampai awal Juni," ucap dia.

Waktu pembayaran THR dan gaji ke-13 oleh pemerintah daerah dan pemerintah kota itu dapat menyelaraskan dengan pemerintah pusat. "Dalam hal ini ditanggung APBD setempat. Diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan menteri keuangan," ucapnya.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT