Gubernur Papua, Lukas Enembe meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Arifin Tasrif untuk menghentikan sementara seluruh proses administrasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus atau WIUPK Blok Wabu di Kabupaten Intan Jaya, Papua.

Akibat kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga hutan mengakibatkan 12 titik mata air yang dikelola Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Jayapura, Papua kondisinya memprihatinkan. Salah satunya sumber air Anafre di kawasan Angkasa.

Di lahan seluas 3 hektare yang persis berada di tepi jalan Koya Barat, Kota Jayapura itu berdiri Rumah Sakit Ramela Muara Tami, Koya Barat milik Pemerintah Kota Jayapura. Akan tetapi, lahan rumah sakit itu masih menjadi sengketa. Warga yang tergabung dalam Kelompok 30 mengklaim bahwa Pemerintah Kota Jayapura telah menyerobot tanah milik mereka.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua, Emanuel Gobay mengatakan tindakan polisi membubarkan demonstrasi tolak pemekaran Papua di Kota Jayapura pada Senin (14/3/2022) melanggar aturan. Gobay menyatakan sedikitnya ada tiga aturan yang dilanggar polisi saat menangani demonstrasi itu.

Proses pembangunan rumah akibat bencana banjir bandang di Kampung Yongsu Desoyo, Distrik Ravenirara oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jayapura belum menunjukkan grafik pembangunan signifikan

Masyarakat dari berbagai elemen se-Lapago, kembali menggelar aksi demo, Kamis (10/3/2022), di halaman kantor DPRD Jayawijaya untuk menolak adanya rencana pemerkaran di wilayah tersebut.

Ketua DPRD Deiyai, Petrus Badokapa dengan tegas menyatakan kepedulian terhadap keinginan masyarakat yang menolak Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Tengah.

Masyarakat Tablasupa masih mempertahankan tradisi menangkap ikan dengan cara memancing secara tradisional. Tradisi ini telah dijaga turun-temurun dari nenek moyang mereka.

Panitia Khusus (Pansus) Banjir Bandang Dewan Kabupaten Jayapura yang dibentuk Juli 2021 dan melaksanakan tugasnya hingga 13 Desember 2021, telah menyerahkan sejumlah rekomendasi hasil pengawasan di lapangan atas proses pembangunan rumah warga yang terdampak banjir bandang dan luapan air Danau Sentani, pada 16 Maret 2019 lalu

WALHI Papua menyatakan pihaknya akan terus berfokus kepada upaya untuk menolak pembukaan food estate, dan menuntut negara melindungi hak masyarakat adat mengelola wilayahnya.

Koordinator kelompok karyawan PT Freeport Indonesia yang dipecat karena melakukan mogok kerja pada 2017 yang berada di Jayapura, Anton Awom meminta Ombudsman RI Perwakilan Papua menindaklanjuti laporan dugaan mal administrasi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua.

Hamparan sampah seluas lapangan basket terlihat mengapung di Danau Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Tepatnya sisi selatan dermaga Yahim, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani. Hamparan sampah yang mengapung itu dampak dari curah hujan deras yang turun selama dua malam.

Selama 40 tahun terakhir, tegakan hutan mangrove di Teluk Youtefa, Kota Jayapura, telah berkurang sangat luas, termasuk keberadaan hutan perempuan di sana. Padahal, hutan itu sangat penting bagi keberadaan masyarakat adat Enggros, khususnya kaum perempuan Enggros.

Pandemi Covid-19, membuat penumpang tidak menentu. Terkadang hanya mengangkut tiga hingga lima penumpang saja.

Pemilihan kepala kampung di Kota Jayapura harus Orang Asli Port Numbay berdasarkan marga di kampung setempat.