Peringati Kemerdekaan Papua Barat 1 Desember, 530 Orang Ditangkap di 9 Kota
JUBI.CO.ID | 03/12/2018 08:00
Peringati Kemerdekaan Papua Barat 1 Desember, 530 Orang Ditangkap di 9 Kota
Massa aksi FRI West Papua saat penangkapan di Ternate Sabtu, (1/12/2018) peringati 57 tahun lahirnya negara West Papua 1 Desember 1961 - Koran Kejora facebook

Jakarta, Jubi - Sebanyak 539 orang di 9 kota ditangkap karena terlibat aksi memeringati 57 tahun hari kemerdekaan bangsa West Papua, Sabtu, 1 Desember 2018. 140 orang yang hendak melakukan long march dikurung di dalam areal kantor YLBHI, Jakarta, oleh aparat keamanan. 

Seperti peringatan 1 Desember yang lalu, tahun ini pun ditandai penangkapan terhadap Orang Asli Papua (OAP) dan masyarakat Indonesia yang mendukungnya. 

Menurut rilis United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), organisasi politik sipil gerakan Papua merdeka, sebanyak 95 orang masing-masing ditangkap di Jayapura Kota (41), Kabupaten Jayapura (44) dan Asmat (10) karena berpartisipasi dalam peringatan 1 Desember. 

Sementara di luar Papua, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan FRI West Papua, gerakan solidaritas mendukung penentuan nasib sendiri West Papua, yang hendak malakukan aksi peringatan 1 Desember  juga ditangkap. 18 orang ditangkap di Kupang, 99 orang di Ternate, 43 orang di Ambon, 27 orang di Manado, 24 orang di Makassar, dan 233 orang digelandang ke Polwiltabes Surabaya pada tengah malam, Sabtu (1/12/2019).

Tahun ini ULMWP di Papua secara resmi mengeluarkan seruan untuk terlibat pada acara peringatan yang bertajuk "Doa Pemulihan Bagi Bangsa Papua Barat" Peringati 57 tahun Manifesto Kemerdekaan Papua Barat. Acara tersebut menyasar Kantor MRP, di Jayapura Papua,  sebagai tujuan. 

Namun aparat keamanan menggagalkan rencana itu dengan penangkapan di titik-titik kumpul peserta aksi. 

Dalam delapan poin tuntutannya, ULMWP sebagai penanggung jawab umum aksi serentak 1 Desember itu menyerukan kepada Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) dan pemerintahan Jokowi agar, pertama-tama diberikan kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri sebagai Solusi Demokratis bagi Rakyat Bangsa West Papua.

Meminta agar Bangsa West Papua yang telah merdeka sejak 1 Desember 1961 diakui dan hak manifesto politik bangsa dikembalikan; menarik militer organik dan non organik dari seluruh tanah West Papua; menutup Freeport, BP, LNG Tangguh, MNC, dan yang lainnya, karena dituding menjadi dalang kejahatan kemanusiaan di atas Tanah Papua.

ULMWP juga menuntut pertanggungjawaban dan keterlibatan aktif secara adil dan demokratis dalam proses penentuan nasib sendiri, pelurusan sejarah, dan pelanggaran HAM yang terjadi terhadap Bangsa West Papua serta membuat Resolusi untuk mengembalikan kemerdekaan bangsa Papua Barat yang telah merdeka, 1 Desember 1961 sesuai  hukum internasional. Dan untuk itu Resolusi PBB 2504 diminta untuk dicabut.  Mereka juga meminta diberikan ruang demokrasi dan akses bagi jurnalis di West Papua.

TABLOIDJUBI.COM


BERITA TERKAIT