95 Persen Warga Kurang Mampu Kota Jayapura Jadi Peserta JKN-KIS
JUBI.CO.ID | 18/01/2019 16:50
95 Persen Warga Kurang Mampu Kota Jayapura Jadi Peserta JKN-KIS
Warga sedang antre di pusat layanan kantor BPJS Kesehatan Jayapura – Jubi/Ramah

BADAN Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan badan hukum publik yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu programnya adalah menggandeng pemerintah daerah (pemda) untuk memperluas cakupan pelayanan kesehatan.

Kota Jayapura termasuk yang memanfaatkan program BPJS Kesehatan dengan mengikutkan 95 persen penduduk kurang mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia sehat (JKN-KIS).

Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Ni Nyoman Sri Antari, BPJS mengkover asuransi untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) oleh pemerintah dan non PBI.

"Entah dibiayai atau tidak, yang jelas PBI maupun non PBI iuran pemerintah, masyarakat yang dibayar melalui PBI sekitar Rp 23.500 per jiwa," katanya kepada Jubi di kantor Wali Kota Jayapura, Rabu, 16 Januari 2019.

Berdasarkan data 2018, Pemkot Jayapura membiayai 95 persen atau lebih 400 ribu jiwa asuransi kesehatan warga melalui Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, Pemkot Jayapura menilai penting untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) melalui Puskesmas.

Pembiayaan 95 persen peserta JKN-KIS tersebut diterima langsung oleh Puskesmas melalui pembiayaan kapitasi dengan mengacu kepada jumlah peserta di FKTP dan besaran JKN-KIS.

"Jadi untuk pelayanan BPJS Kesehatan kita membayar kapitasi di Puskesmas. Jadi, per jiwa yang dilayani di Puskesmas, misalnya, kami diberi kuota, Puskesmas Jayapura Utara, misalnya 13.000 jiwa, itu per kapitasi dibayar berapa itu pun sesuai komitmen berbasis kinerja (KBK),” ujarnya.

Ia mencontohkan jika dokter tidak di tempat, berarti dana untuk pembiayaan mengalami penurunan. Namun rata-rata selama 2018 untuk JKN-KIS di Kota Jayapura, total yang dibaYar ke BPJS Kesehatan lebih Rp 20 miliar.

"Jadi tetap dibayar segitu, karena itu kami buat program yang menyehatkan masyarakat, seperti posyandu lansia, kalau banyak yang sakit rugi, karena kami pakai untuk beli obat," katanya.

Ni Nyoman menjelaskan sistem pembayaran kapitasi merupakan sistem yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama khususnya pelayanan rawat jalan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

"Kapitasi itu, ada atau tidak ada yang sakit, jadi kami maunya kalau sehat semuanya kami untung, tapi kalau banyak yang sakit berarti kami harus menanggung kerugian," ujarnya.

Untuk itu, Ni Nyoman berharap Puskesmas di Kota Jayapura melakukan pelayanan promotif dan preventif untuk meminimalkan warga yang sakit. Di antaranya menerapkan pola hidup sehat.

Selain itu, dengan menjaga hidup sehat, otomatis masyarakat tidak akan ke rumah sakit, sehingga mengurangi biaya pengobatan. Dengan cara itu biaya dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang lebih bermanfaat.

"Kesehatan merupakan aset berharga dalam hidup, karena dengan memiliki kesehatan kita dapat melakukan apa pun yang kita suka, menjaga kesehatan adalah hal yang patut dilakukan saat ini dan di masa yang akan datang," ujarnya.

Biasanya, kata Ni Nyoman, masyarakat tidak mau ikut BPJS Kesehatan karena membayar sendiri sehingga kerepotan. Namun kalau sudah ditanggung pemerintah masyarakat pasti mau.

"Masalah keluhan di lapangan seperti rujukan, bukan peserta di wilayah itu, itu juga jadi masalah, maka kualitas pelayanan dan sosialisasi terus kami tingkatkan agar semua masyarakat di Kota Jayapura sehat, tidak terkena penyakit," ujarnya.

Seorang peserta BPJS Kesehatan, Albert, mengaku sudah dua tahun ikut BPJS Kesehatan. Selama menjadi peserta, ada dampak positif dan negatif yang ia dapatkan dari layanan BPJS.

"Sangat membantu sekali karena mengurangi biaya kesehatan dan menghemat waktu, sebab hanya pasien yang paling membutuhkan bisa dirawat di rumah sakit dan untuk pasien berpenyakit ringan cukup diobati di Puskesmas saja," katanya.

Pegawai toko di Jayapura ini menilai, BPJS juga ada kekurangannya, yaitu membatasi layanan obat-obatan sesuai yang dianggarkan saja. Selain itu, meskipun pelayanan dokter tetap sama pada pasien, namun kenyamanan tiap kelas berbeda.

"Saya harapkan BPJS selalu meningkatkan pelayanan sehingga bisa membantu masyarakat kurang mampu dan meringankan biaya pengobatan agar tidak membebani peserta BPJS," ujarnya.

Sepengetahuannya, perusahaan wajib mengikutkan pegawainya program BPJS Kesehatan, jika tidak maka perusahaan tersebut diberikan sanksi. Karena program wajib tersebut, mestinya BPJS juga mengedepankan layanannya dan bukan semata-mata bisnis.

"Kalau bisa kesinambungan program JKN-KIS harus tetap terjaga sehingga peningkatan pelayanan, kendali mutu, dan kendali biaya harus dilakukan dan selalu mendorong masyarakat hidup sehat, BPJS Kesehatan sangat bagus karena yang sehat membantu yang sakit," katanya.

Lain halnya dengan Lusi yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Ia mengaku sudah mengetahui tentang layanan tersebut, namun belum mendaftarkan diri.

"Saya mahasiswa dan tinggal sendiri di Kota Jayapura, jauh dari orang tua. saya juga dengar pelayanan BPJS masih belum memuaskan, untungnya ada Kartu Papua Sehat, saya pakai ini saja buat berobat," katanya. (*)

TABLOIDJUBI.COM


BERITA TERKAIT