Kisruh Tunjangan Guru di Papua, Pemkot Jayapura Enggan Gunakan Dana Otsus
JUBI.CO.ID | 22/02/2019 09:00
Kisruh Tunjangan Guru di Papua, Pemkot Jayapura Enggan Gunakan Dana Otsus
Suasana pertemuan Komisi V DPR Papua bersama para kepala sekolah, perwakilan guru dan pihak terkait dari Kabupaten (Kota) Jayapura dan Kabupaten Keerom di ruang rapat DPR Papua, Rabu (20/2/2019) – Jubi/Arjuna Pademme.

Jayapura, Jubi – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura, Adolf Siahay mengatakan, tidak tepat jika pemerintah kabupaten (kota) menggunakan dana Otsus untuk membayar tunjangan 2018, guru SMA/SMK di wilayahnya, pasca pengalihan kewenangan pengelolaan sekolah menengah dari kabupaten (kota) ke provinsi.

Ia mengatakan, peruntukan dana Otsus bukan membayar tunjangan atau tambahan penghasilan, karena tambahan penghasilan ada dalam stuktur belanja pegawai, belanja tidak langsung.

BACA JUGA: Saling lempar tanggung jawab soal tunjangan guru

“Dia (tunjangan) tidak ada dalam belanja langsung, belanja pegawai. Otsus itu belanja langsung semuanya,” kata Adolf Siahay, Kamis (21/2/2019).

Menurutnya, dana Otsus 80 persen dari provinsi yang diberikan ke 28 kabupaten dan satu kota di Papua, penganggarannya berdasarkan persetujuan dan pembahasan bersama pihak provinsi.

“Itu lebih banyak belanja langsung. Belanja kegiatan, sehingga sangat tidak tepat belanja tidak langsung untuk kepegawaian itu dibayar dengan dana Otsus,” ucapnya.

BACA JUGA: Tunjangan guru, tanggung jawab siapa?

Namun, ia enggan menanggapi ketika ditanya saat Pemprov Papua memangkas dana Otsus 2019 untuk kabupaten (kota) yang belum membayarkan tunjangan guru, bukanlah sebuah solusi.

Baca berita lengkap soal sengkarut tunjangan guru di Papua di JUBI.CO.ID


BERITA TERKAIT