Anggota DPR Papua Sebut Kementerian LHK Mendiskriminasi Masyarakat Adat
JUBI.CO.ID | 13/03/2019 05:30
Anggota DPR Papua Sebut Kementerian LHK Mendiskriminasi Masyarakat Adat
Hutan di Papua -(Jubi/Hengky Yeimo).

Jayapura, Jubi – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua John NR Gobay menilai kebijakan pengelolaan hasil hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mendiskriminasi masyarakat adat untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil hutan ulayatnya.

Kayu tebangan masyarakat adat kesulitan mendapatkan dokumen keabsahan hasil hutan, sehingga dianggap ilegal dan sulit diperdagangkan.

Gobay menilai kebijakan pemanfaatan hasil hutan yang dijalankan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) lebih menganakemaskan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dibanding masyarakat adat.

Pohon yang ditebang pemegang HPH dianggap legal, bisa diperdagangkan dan memberikan keuntungan besar bagi pemegang HPH. “Akan tetapi, pohon yang ditebang oleh masyarakat adat dari hutan ulayatnya justru dianggap ilegal dan disita,” kata Gobay dalam konsultasi publik tentang perhutanan sosial di Jayapura, Papua, Selasa (12/3/2019).

Gobay menyatakan diskriminasi terhadap masyarakat adat itu disebabkan kebijakan KLHK yang “menggantung nasib” Peraturan Daerah Khusus Papua (Perdasus) Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua.

Perdasus itu antara lain mengatur cara badan usaha milik masyarakat adat mengambil hasil hutan ulayat seperti kayu, dan perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat adat atas pemanfaatan hasil hutan itu.

Sejak disahkan lebih dari 10 tahun silam, Perdasus itu tidak berlaku efektif berlaku karena KLHK tidak mau menerbitkan dokumen Norma-Standar-Prosedur-Kriteria (NSPK) atas Persedasus tersebut. Akibatnya, kayu tebangan masyarakat adat tetap sulit mendapatkan dokumen keabsahan hasil hutan, sehingga sulit diperdagangkan, dan kerap disita.

Baca selengkapnya di JUBI.CO.ID


BERITA TERKAIT