Masyarakat Adat Minta Tambang Emas Ilegal Jadi Pertambangan Rakyat
JUBI.CO.ID | 14/03/2019 10:30
Masyarakat Adat Minta Tambang Emas Ilegal Jadi Pertambangan Rakyat
Masyarakat adat berunjukrasa di Kantor DPRD Yahukimo menuntut para pendulang emas ilegal di Korowai ditindak – Jubi/Dok SI UKAM

Jayapura, Jubi – Masyarakat Ikatan Suku Una, Kopkaka, Korowai, Arimtap, Arupkor dan Momuna (IS-UKAM) meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo untuk segera melaksanakan rekomendasi Pansus Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Yahukimo terkait pendulangan Emas Ilegal di Wilayah distrik Seradala Korowai.

Perwakilan IS-UKAM, Panuel Maling mengatakan, sejumlah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pansus diantaranya pembatasan mobilisasi orang dan logistik ke lokasi tambang, pembuatan posko di Kolo Tiga, Sukamo dan Kali Namin serta penetapan kawasan tersebut sebagai kawasan pertambangan rakyat yang akan dikelola anak asli Yahukimo.

“Sekarang belum ada tanda-tanda atau signal untuk menindak lanjuti dari rekomendasi itu. Padahal sudah 3 bulan berjalan tapi belum ada kejelasan. Sementara tanggal 13 sudah keluarkan pernyatan untuk tidak menangani masalah yang akan terjadi di lokasi tambang. Seperti melarang semua pihak untuk mematuhi kerja-kerja pansus,” Kata Panuel Maling kepada Jubi, Rabu (13/03/2019) di Jayapura, Papua.

Panuel mendesak agar rekomendasi Pansus segera dilaksanakan. Menurutnya pelaksanaan rekomndasi pansus juga untuk menghindari Konflik horizontal antara warga dengan masyarakat di Lokasi penambangan.

Menurut Panuel, sampai saat ini penambang emas di wilayah Korowai masih beroperasi. Namun, hasilnya tidak menguntungkan Masyarakat Asli Yahukimo dan Pemerintah Yahukimo. Padahal jika dikelola dengan baik, potensi tambang itu bisa mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Yahukimo.

JUBI.CO.ID


BERITA TERKAIT