Gubenur Papua: Presiden Jokowi Seharusnya Undang Perwakilan 7 Wilayah Adat
JUBI.CO.ID | 14/09/2019 08:00
Gubenur Papua: Presiden Jokowi Seharusnya Undang Perwakilan 7 Wilayah Adat

Jayapura, Jubi – Pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan 61 orang yang mengatasnamakan diri perwakilan masyarakat Papua membuat Gubernur Papua Lukas Enembe bingung.

Menurut Lukas, kebingungan ini berdasar karena persoalan di Papua dan Papua Barat cukup kompleks namun yang diundang hanya 61 orang yang nota bene tidak mewakili tujuh wilayah adat di dua provinsi paling timur Indonesia.

BACA: Kapolda Papua: Forkopimda harus cepat atasi eksodus mahasiswa

“Saya tegaskan, jangan memancing di air keruh. Kalau Presiden mau panggil untuk berdiskusi soal Papua dan Papua barat, seharunya Presiden menggundang perwakilan dari tujuh wilayah adat di Papua dan Papua Barat,” katanya dalam rapat koordinasi dan konsolidasi antara Forkopimda Provinsi Papua dengan tokoh Agama, masyarakat, adat, pemuda, perempuan, dan mahasiswa dalam rangka menyikapi rencana eksodus mahasiswa Papua, Jumat 13 September 2019 di Gedung Negara, Jayapura.

Kata dia, yang berkompeten berbicara masalah yang terjadi di Papua dan Papua Barat adalah ketua MRP Papua dan Papua Barat, DPR Papua dan Papua Barat, perwakilan tokoh agama, perempuan, dan pemuda di dua provinsi tersebut sehingga persoalan di Papua dan Papua Barat dapat di bahas dengan baik.

“Kalau yang diundang hanya segelintir orang seperti kemarin, itu tidak mambawa suara dari masyarakat Papua dan Papua Barat secara menyeluruh,” ujarnya.

Untuk mengurus seluruh masyarakat Papua dan Papua Barat kata Gubernur Lukas, Papua tidak gampang, dan Jakarta juga harus tau bahwa berbicara Papua harus berbicara dengan orang yang tepat.

“Saya mau tekankan bahwa berbicara Papua jangan sepotong-potong, harus utuh. Kejadian kemarin (demonstrasi) itu soal rasisme di Surabaya dan Malang, tapi saya dengar yang pergi ketemu Presiden berbicara masalah pemekaran. Saya bingung. Kalau mau bicara soal Papua dan Papua Barat, mari undang orang-orang yang mewakili tujuh wilayah ada di dua provinsi ini,” katanya.

Mengenai rapat koordinasi dan konsolidasi dalam rangka menyikapi rencana eksodus mahasiswa Papua, Enembe mengatakan seharusnya pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan mahasiswa yang pulang beberapa hari lalu, sehingga pembahasan ini bisa terarah dan semua elemen bisa mengetahui apa keinginan dari mahasiswa yang memilih meninggalkan kota studinya.

“Tapi tidak apa-apa, nanti akan kami jadwalkan ulang soal pertemuan ini,” ujarnya.

Di tempat yang sama Benyamin Gurik salah satu pengurus KNPI Provinsi Papua mengatakan, dirinya sudah melakukan komunikasi dengan para ketua ikatan mahasiwa di beberapa kota study yang pulang namun, pihak mahasiswa tersebut menolak untuk menghadiri pertemuan tersebut karena belum ada kata sepakat diantara mahasiswa yang pulang tersebut.

“Saya sempat berkomunikasi dengan mereka (ketua ikatan mahasiswa) tadi malam dan menyerahkan undangan atas kegiatan hari ini, namun mereka memohon maaf karena tidak bisa hadir. Tidak hadir karena para mahasiswa tersebut belum melakukan diskusi secara internal, dimana ada sebagian mahasiswa yang masih dalam perjalanan pulang ke Papua dan Papua Barat,” katanya.

BACA: Filep Karma: Saya dukung mahasiswa pulang ke Papua

Untuk itu kata Gurik, para mahasiswa tersebut ingin melalukan diskusi dulu secara internal apa kemauan dan keinginan mereka baru bisa disampaikan kepada pemerintah Provinsi Papua.

“Mereka juga tidak bisa hadir karena mereka tidak mau menjadi perwakilan dari mahasiswa yang lain, karena kemauan dan keinginan orang per orang harus di sampaikan oleh individu masing-masing. Jadi, mahasiswa tersebut inginkan pertemuan seperti ini bisa dilakukan apabila sudah ada kata sepakat dari mereka (mahasiswa) setelah melakukan diskusi di internal merek,” ujarnya. (*)

JUBI.CO.ID



BERITA TERKAIT