Ketua ULMWP Benny Wenda Tolak Otsus Jilid II, Ajak Rakyat Papua Serukan Referendum
JUBI.CO.ID | 23/07/2020 10:10
Ketua ULMWP Benny Wenda Tolak Otsus Jilid II, Ajak Rakyat Papua Serukan Referendum
Masyarakat Nduga pada hari Minggu (19/7/2020) seharian menduduki jalan ke Bandara Keneyam menuntut jenazah Selu dan Elias Karunggu dimakamkan di ujung bandara Keneyam - Dok. Jubi

Jayapura, Jubi – Ketua United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP, Benny Wenda menyatakan kasus dua warga Nduga yang tewas ditembak prajurit TNI pada Sabtu (18/7/2020) pekan lalu menunjukkan bahwa kemerdekaan adalah satu-satunya solusi atas konflik Papua. Wenda menyeru rakyat Papua agar menolak rencana penerapan Otonomi Khusus Papua Jilid II, dan mengajak rakyat Papua menuntut referendum untuk menentukan nasib sendiri.

Hal itu dinyatakan Benny Wenda melalui siaran pers yang diterima Jubi pada Selasa (21/7/2020). “Rakyat Papua Barat yang tidak bersenjata yang mati dibunuh oleh tentara Indonesia di Kabupaten Nduga. Pembunuhan itu, beserta dengan habis berlakunya Undang-undang tentang Otonomi Khusus [Papua] pada tahun ini, adalah bukti dari niat Jakarta untuk menghabisi rakyat Papua Barat. Hanya ada satu solusi: sebuah referendum dan kemerdekaan untuk rakyat Papua Barat,” kata Wenda dalam siaran persnya.

Wenda menyatakan Elias Karunggu (40 tahun) dan Selu Karunggu (20 tahun), ayah dan anak yang meninggal ditembak TNI pada Sabtu pekan lalu adalah warga sipil yang terpaksa mengungsi berbulan-bulan karena operasi militer yang digelar sejak Desember 2018. Operasi itu adalah operasi pengejaran aparat keamanan terhadap Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang dipimpin Egianus Kogoya, pasca pembunuhan belasan pekerja PT Istaka Karya pada 2 Desember 2018.

“Pada awalnya, kita berharap bahwa pandemi COVID-19 akan memaksa polisi dan tentara Indonesia untuk menghentikan represi brutal mereka, agar mereka bisa memfokuskan diri untuk menangani krisis kesehatan ini. Namun, Jakarta malah menggunakan krisis ini sebagai kedok untuk melanjutkan perang mereka dalam menghabisi rakyat Melanesia Papua Barat. Bulan lalu, semakin banyak tentara Indonesia yang dikerahkan ke Papua Barat – untuk apa? Hanya ada satu alasan untuk militerisasi semacam ini: pembersihan etnis dan genosida. Lebih dari 45000 jiwa dipaksa mengungsi dari rumah mereka di Nduga sejak Desember 2018,” tulis Wenda dalam siaran persnya.

Benny Wenda meminta Presiden Joko Widodo segera menghentikan seluruh operasi militer di Papua. Ia juga meminta Joko Widodo menarik keluar seluruh personil TNI dari Tanah Papua, agar para warga sipil yang sudah berbulan-bulan mengungsi dapat kembali ke kampungnya.

“Rumah sakit dan sekolah-sekolah di sana masih belum berfungsi, dan rakyat Nduga masih belum bisa kembali ke rumah mereka. Ini adalah krisis ganda untuk rakyat Nduga: krisis kemanusiaan yang disebabkan oleh tentara Indonesia, dan krisis COVID-19 yang diperparah oleh penjajahan brutal yang menghancurkan sistem kesehatan dan cara hidup kita,” tulis Wenda.

Wenda menyerukan agar rakyat Papua menolak rencana pemerintah memberlakukan Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II, menyusul akan berkurangnya kucuran Dana Otsus di Papua pada 2021. Kucuran “penerimaan khusus” atau Dana Otsus Papua setara 2 persen plafon Dana Alokasi Umum sebagaimana diatur Pasal 34 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua (UU Otsus Papua) akan berakhir pada 2021. Hal itu memunculkan wacana evaluasi Otsus Papua dan revisi UU Otsus Papua.

Tempo.co melansir pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang berharap UU Otsus Papua segera dibahas dan disahkan tahun ini. Hal itu dinyatakan Tito dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, 22 Januari 2020. Di pihak lain, banyak pemangku kepentingan politik di Papua justru menyatakan akan menolak atas rencana Jakarta memberlakukan “Otsus Jilid II”.

Wenda mengajak rakyat Papua bersatu untuk menolak rencana pemberlakuan “Otsus Jilid II” itu dan menuntut referendum sebagai pemenuhan hak untuk menentukan nasib sendiri.

“Semua harus bersatu untuk menolak undang-undang otonomi baru dan menuntut diadakannya referendum. Pada hari ini, engkau akan menentukan nasibmu dan nasib generasi-generasi yang akan datang. Indonesia secara terang-terangan berniat untuk menghabisi rakyat Papua secara sistematis, dan kejadian-kejadian pada tahun lalu menunjukkan bahwa rasisme dan diskriminasi sudah tertanam di dalam proyek kolonial Indonesia. Kita semua harus bersatu dan bertindak sekarang,” seru Benny Wenda.

Ia meminta dunia internasional, khususnya negara-negara Melanesia, Forum Kepulauan Pasifik, Uni Eropa, dan Perserikatan Bangsa-bangsa untuk menolak rencana pemberlakuan Otsus Papua Jilid II.

“Jika kalian mendukung undang-undang baru ini, sama saja kalian secara langsung dan tidak langsung mendukung pembunuhan rakyat Papua oleh pemerintahan Indonesia, seperti pembunuhan Elias Karunggu dan Selu Karunggu pada hari Sabtu kemarin. Kami tidak mau mengalami nasib yang sama seperti rakyat pribumi di Australia dan Amerika Utara,” tegas Wenda.

Ia juga menyatakan terima kasihnya kepada solidaritas rakyat Indonesia yang rakyat Papua Barat, antara lain dengan seruan solidaritas Papuan Lives Matter. “Pada saat ini, kami memerlukan solidaritas, perhatian dan dukungan dari kalian semua,” tulis Wenda.

Wenda menyatakan rakyat Papua tidak akan berhenti menuntut referendum, karena masalah dan konflik Papua telah berlangsung selama 57 tahun. “Kami tidak akan menyerah sampai diberikan referendum untuk menentukan kemerdekaan Papua Barat. Setiap rakyat Papua yang dibunuh oleh tentara Indonesia hanya menambah tekad dan keyakinan kami, dan membuat kami bertambah kuat,” tulis Wenda dalam siaran persnya.

Pada Sabtu pekan lalu, Elias Karunggu dan Selu Karunggu ditembak prajurit TNI di Kenyam, ibukota Kabupaten Nduga, Papua. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nduga, Ronald Kelnea mengatakan Elias dan Selu adalah warga sipil, dan bukan bagian dari kelompok Egianus Kogoya.

Ronald juga mengatakan saat keduanya ditembak tentara mereka tidak membawa senjata. “Elias dan Selu adalah warga sipil murni. [Mereka] bukan bagian dari TPNPB,” tegas Ronald kepada Jubi pada Senin (20/7/2020).

Namun TNI membantah informasi yang menyatakan Elias dan Selu adalah warga sipil, dan menyebut bapak dan anak itu anggota kelompok Egianus Kogoya.

Kolonel GN Sunastawa, seorang perwira di Komando Wilayah Gabungan Pertahanan (Kogabwilhan) III yang meliputi Papua dan Maluku menyatakan penembakan pada Sabtu pekan lalu itu penyergapan terencana, karena Elias dan Selu sudah diincar TNI di Nduga.

“Keduanya sudah diincar, ditandai sebagai anggota kelompok bersenjata pimpinan Egianus Kogoya. Barang buktinya ada semua, pistol dan amunisi,” jelas Kolonel GN Sunastawa.(*)

JUBI.CO.ID


BERITA TERKAIT