Pemblokiran Internet di Papua, YLBHI: Pemerintah Mestinya Minta Maaf Kepada Warga Papua dan Papua Barat
JUBI.CO.ID | 29/07/2020 15:01
Pemblokiran Internet di Papua, YLBHI: Pemerintah Mestinya Minta Maaf Kepada Warga Papua dan Papua Barat

Makassar, Jubi – Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Muhammad Isnur mengatakan mestinya pemerintah pusat meminta maaf kepada warga Papua dan Papua Barat.

Menurutnya, permintaan maaf itu mesti disampaikan pemerintah pascaputusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta saat memutus bersalah Presiden Republik Indonesia serta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), dalam sidang pembacaan putusan pada 3 Juni 2020.

Para pihak itu dinyatakan bersalah terkait pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat pada Agustus hingga September 2019, pascaunjuk rasa antirasisme di berbagai daerah di dua provinsi tersebut.

Katanya, meski putusan itu tidak mewajibkan pemerintah meminta maaf, namun secara bijaksana hal itu mestinya dilakukan karena telah dinyatakan bersalah.

Pernyataan itu dikatakan Muhammad Isnur dalam diskusi daring “Makar, Pemenjaraan, Aktor Anti-Rasisme Papua, dan Kebebasan Berpendapat”.

Diskusi ini digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum (BEM STH) Indonesia Jentera, Jakarta pada Senin sore (27/7/2020). “Kan sudah dinyatakan bersalah melanggar hukum, terkait pemutusan internet. Saya belum pernah mendengar Pak Jokowi menyatakan kami minta maaf, melanggar hukum. Menkominfo juga mesti minta maaf dan berjanji tidak mengulangi kesalahan. Kan nggak ada,” kata Isnur.

 

Menurutnya, mestinya pemerintah belajar dari negara lain. Di beberapa negara, ketika ada pejabat yang dinyatakan bersalah, ia tak akan ragu meminta maaf bahkan mundur dari jabatannya. “Menkominfo yang baru bilang, saya nggak lihat SK-nya. Ya itulah mereka buat kebijakan [pemblokiran akses internet], membuat tindakan bahkan tanpa SK,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemutusan atau pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat, yang menyebabkan pemerintah dinyatakan bersalah merupakan tindakan keliru. “PTUN menyatakan tindakan ini melanggar hukum. Bayangkan tindakan melanggar hukum dicontohkan oleh pemerintah pusat. Oleh kementerian dan presiden sebagai tergugat,” ujarnya.

Menkominfo, Johnny G Plate pascaputusan PTUN mengatakan,  pihaknya menghargai keputusan pengadilan. Akan tetapi keputusan pemblokiran internet saat itu diambil demi kebaikan masyarakat. Ketika itu warga di Papua sedang panas akibat tindakan rasisme yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya.

“Jika internet tetap dibuka, pemerintah khawatir penyebaran hoaks justru bisa memperparah kerusuhan,” kata Jhonny Plate saat itu. (*)

JUBI.CO.ID


BERITA TERKAIT