Banding Jaksa Ditolak, MG Terdakwa Kasus Pembunuhan Tiba di Papua dan Segera Pulang ke Nduga
JUBI.CO.ID | 06/08/2020 15:29
Banding Jaksa Ditolak, MG Terdakwa Kasus Pembunuhan Tiba di Papua dan Segera Pulang ke Nduga

Jayapura, Jubi – MG, anak dibawah umur yang dikriminalisasi dan dijadikan terdakwa dalam kasus pembunuhan terhadap karyawan PT Istaka Karya pada 2 Desember 2018 lalu, tiba di Jayapura, Papua, pada Selasa (4/ 8/2020). MG pulang setelah pada 13 Juli 2020 lalu Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta pusat yang menghentikan penuntutan terhadap MG.

MG yang menjalani persidangan kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak 6 Januari 2020 akhirnya tiba di Jayapura pada Selasa pagi. Ia tiba dari Jakarta dengan diantar penasehat hukumnya, Mike Himan. Pada Rabu (5/8/2020), Mike Himan mendampingi MG mengunjungi Kantor Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia (PAHAM) Papua, bertemu dengan para advokat di Kota Jayapura.

Di sana, mereka menggelar keterangan pers. Mike Himan menjelaskan MG akan diantar ke Wamena, dan selanjutnya pulang ke Kabupaten Nduga, Papua, untuk menjumpai keluarganya. “Kami akan kembali ke Ndugama dalam waktu dekat ini,”  kata Himan.

Sebelumnya, pada 8 April 2020, putusan sela majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak dakwaan jaksa terhadap MG. Dalam putusan sela itu, majelis hakim menyatakan penuntutan terhadap MG harus dihentikan, dan MG dikeluarkan dari tahanan.

Pasalnya, MG dijadikan terdakwa dalam perkara pembunuhan pekerja PT Istaka Karya itu berstatus anak. Pemeriksaan gigi oleh Tim Kedokteran Gigi Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) dan Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung membuktikan bahwa usia MG berkisar 16 – 18,9 tahun, atau rata-rata 17,5 tahun. Jika ditarik mundur, pada saat pembunuhan pekerja PT Istaka Karya terjadi di Kabupaten Nduga pada Desember 2018, usia MG sekitar 15,5 tahun.

Dalam proses penyidikan dan pelimpahan berkas perkaranya kepada jaksa, MG juga tidak didampingi penasehat hukum. MG yang tidak bisa berbahasa Indonesia itu bahkan tidak didampingi penerjemah.

 

Baca juga: Anggota MRP: MG berada di Wamena saat karyawan Istaka Karya dibunuh

Padahal ia yang dijerat pasal berlapis, mulai dari Pasal 340 KUHP, Pasal 338 KUHP, Pasal 351 ayat (3) KUHP, dan Pasal 333 KUHP yang yang berkaitan dengan pembunuhan dan pembunuhan berencana, dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati. MG yang berstatus anak di bawah umur juga diadili di peradilan umum, bukan di peradilan pidana anak. Berbagai kejanggalan itu menjadi materi eksepsi Tim Advokasi Papua yang menjadi penasehat hukum MG, yang dikabulkan majelis hakim Pengadian Negeri Jakarta Pusat pada 8 April 2020.

Atas putusan itu, jaksa penuntut umum mengajukan banding. Pada 13 Juli 2020, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta pusat yang menghentikan penuntutan terhadap MG.

Selaku salah satu penasehat MG, Mike Himan menyatakan pihaknya memberikan apresiasi atas putusan pengadilan itu. “Dalam putusan selanya hakim menerima eksepsi yang kami ajukan dan tidak menerima dakwaan dari jaksa. Kami apresiasi putusan sela itu,” kata Himan.

Baca juga: Tersangka pembunuhan karyawan PT. Istaka Karya dibawa ke Jakarta besok

Himan berharap putusan sela dalam kasus MG itu menjadi pembelajaran bagi polisi dan jaksa di Papua untuk bersikap profesional. “Hal itu harus diperhatikan para penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian dan jaksa. Apabila ada anak di bawah umur yang terkena masalah hukum, perlu diperhatikan dengan baik, sehingga mereka bisa mendapatkan hak-hak selama proses hukum berjalan. Para penyidik maupun jaksa harus melihat prinsip kehati-hatian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga hal dialami oleh MG ini tidak dialami oleh anak-anak Papua lainnya. Proses hukum harus menjamin hak-hak anak dilindungi dengan baik,” katanya.

Ketua PAHAM Papua, Gustaf Kawer menyebut kasus yang dialami MG adalah contoh penangkapan dan penyidikan yang sewenang-wenang. “Ke depan kepolisian harus profesional. Menangkap orang harus terukur, dimana kalau diduga dia pelaku, harus ditangkap dengan surat perintah penangkapan, penahanan juga harus ada surat. Jangan ditangkap dulu, baru surat dari belakang,” kata Kawer.

Kawer juga menegaskan jaksa harus profesional. Jika kasus yang dilimpahkan polisi kepada jaksa lemah, seharusnya pelimpahan itu ditolak.

“Pertanyaannya, kenapa kasus MG ini diterima, padahal berkas perkaranya tidak lengkap. Ini yang harus ke depan lebih profesional diperhatikan. Kami mengapresiasi hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan hakim pengadilan tinggi yang berani putuskan untuk tidak menerima dakwaan jaksa,” ujarnya.(*)

JUBI.CO.ID


BERITA TERKAIT