Masyarakat Adat Amungme dan Komoro Heran, Freeport Undang Diskusi Soal Amdal Setelah 53 Tahun Beroperasi
JUBI.CO.ID | 14/08/2020 16:45
Masyarakat Adat Amungme dan Komoro Heran, Freeport Undang Diskusi Soal Amdal Setelah 53 Tahun Beroperasi

Jayapura, Jubi – Masyarakat adat Amungme dan Kamoro terheran-heran dengan surat undangan PT Freeport Indonesia. Surat itu beredar di kalangan masyarakat Adat area Freeport Indonesia. Isinya; konsultasi publik terkait Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) .

“Surat undangan pembahasan Amdal Freeport dalam beberapa hari ini, tiba-tiba jadi bahan hangat yang diperbincangkan oleh kalangan masyarakat asli area Freeport,” kata John Gobay, kepada jubi.co.id, Jumat (14/08/2020).

Menurutnya undangan ini menjadi aneh. Karena perusahaan amerika serikat yang telah bercokol di Papua sejak 1967 silam itu, baru membahas Amdal yang menjadi dasar awal, layak tidaknya sebuah perusahaan beroperasi. Sebagai sebuah instrumen tolok ukur bagi pelaku usaha, agar tidak semena-mena terhadap lingkungan sekitar sudah ada dalam hukum Indonesia.

Menurutnya ini baru pertama kalinya perusahaan ini melakukan konsultasi publik, sejak perusahaan itu beroperasi dengan cara ilegal. Freeport Indonesia masuk tanpa ijin kepada siapapun untuk mengeruk kekayaan alam sebanyak-banyaknya. Mengakibatkan begitu banyak darah yang mengalir, ekosistem hutan dan sungai hingga lautan yang akhirnya rusak karena limbah tambang .

“Namun masih tetap berpikir seolah-olah apa yang dilakukannya itu benar,”ujarnya.

Lanjut Gobay, Dokumen Amdal harusnya diadakan sebelum perusahaan beroperasi. tetapi Freeport mengabaikannya. “Mengapa setelah 53 tahun Freeport beroperasi baru melakukan hal ini?,” Gobay.

Kata dia, sesuai UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, harusnya AMDAL dibuat sebelum usaha dilakukan. Karena jika sebuah perusahaan tidak memiliki izin lingkungan, maka izin usaha dapat dicabut. “Sekarang Freeport mau membuat Amdal ini untuk usaha yang mana,”?

 

“Apakah ada pemain baru sehingga harus ada Amdal? Bagian ini Freeport harus terbuka untuk menjelaskan. Jika tidak inilah fakta konspirasi kapitalis dan negara,”tegasnya.

Pihaknya juga meminta Pemerintah Indonesia menggelar sesi khusus, menghadirkan Freeport dan masyarakat sekitar tambang yang disebut pemilik hak adat untuk bicara berbagai hal terkait Freeport di Papua.

Sementara itu, Riza Pratama, Wakil presiden PT Freeport Indonesia membenarkan, pihaknya sedang melakukan konsultasi publik dalam rangka Amdal. “Memang kami sedang melakukan konsultasi publik soal proses Amdal,”ungkapnya merespons pesan Jubi via WhatsApp, Jumat (14/08/2020).

Kata dia, konsultasi publik itu tidak terkait pembukaan lahan operasi baru atau operasi area baru. “Tidak ada lahan atau operasi baru, seperti tertera dalam surat tsb,”ungkapnya.

Dari undangan yang beredar, PT Freeport Indonesia gelar konsultasi publik pada 13 Agustus 2020 di Hotel Horizon Timika. Dalam surat itu, dijelaskan, konsultasi publik dalam rangka optimalisasi produksi.

“PT Freeport Indonesia berencana melakukan pengembangan dan optimalisasi tambang bawah tanah dan tambang terbuka tembaga dan emas serta kegiatan pendukungnya hingga kapasitas maksimum 300.000 ton biji perhari,”begitu bunyi surat itu. (*)

JUBI.CO.ID


BERITA TERKAIT