Human Right Watch Minta Pemerintah Revisi Omnibus Law: Tak Penuhi Standardisasi HAM
JUBI.CO.ID | 19/10/2020 16:45
Human Right Watch Minta Pemerintah Revisi Omnibus Law: Tak Penuhi Standardisasi HAM

Jakarta, Jubi – Human Rights Watch atau Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia mendesak pemerintah merevisi Undang Undang Cipta Kerja sehingga memenuhi standar hak asasi manusia. Undang Undang tersebut dinilai membatasi hak dasar buruh dan melucuti perlindungan lingkungan, termasuk akses masyarakat adat dalam mengelola sumber daya alam.

“Undang Undang ini melemahkan berbagai hukum (tentang) lingkungan, dan perlindungan terhadap masyarakat adat, serta meningkatkan kekhawatiran tentang perampasan lahan. (Materi) undang undang sebagian besar dirancang oleh komunitas bisnis dengan konsultasi minim dari serikat buruh dan kelompok terdampak lain,” kata Andreas Harsono, peneliti senior Indonesia dari Human Rights Watch dalam rilis pers, Minggu (18/10/2020).

Dia mengatakan penciptaan lapangan kerja dan investasi memang penting, tetapi tidak seharusnya mengorbankan hak-hak buruh dan masyarakat adat. Karena itu, pemerintah mesti merevisi pasal yang melanggar hak asasi manusia dan menggelar dengar pendapat secara layak.

Demonstrasi menentang pemberlakuan Undang Undang Cipta Kerja meletus di banyak daerah di Indonesia. Polisi pun menangkap ratusan pengunjuk rasa, terutama di Jakarta dan Surabaya.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mengungkap polisi menggunakan kekerasan yang berlebihan saat mengatasi para pengunjuk rasa. Sementara itu, Aliansi Jurnalis Independen melaporkan terdapat sedikitnya 28 wartawan menjadi korban dugaan kekerasan oleh aparat kepolisian tersebut.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil sedari awal telah mempertanyakan dan mencatat sejumlah kejanggalan dalam proses penyusunan Undang Undang Cipta Kerja. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyatakan undang undang yang popular dengan sebutan omnibus law tersebut sangat bertentangan dengan Rancangan Undang Undang Perlindungan Masyarakat Adat, dan menyederhanakan proses pengakuan tanah adat.

Omnibus law juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi 2013 yang menyatakan hutan adat bukan hutan negara. Laporan Human Rights Watch 2019 mengungkapkan lemahnya penegakkan hukum dan kegagalan pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia pada sektor perkebunan kelapa sawit.  Hal itu juga berdampak negatif terhadap hak masyarakat adat atas hutan, mata pencarian, akses air bersih, dan aspek budaya.

 

“Sebagian besar isi omnibus law ialah soal investasi, dan nyaris tidak memberi apa pun untuk melindungi masyarakat adat. Undang-undang ini (justru) memudahkan perusahaan merampas lahan (adat),” kata Sekretaris Jenderal AMAN Rukka Sombolinggi. (*)

JUBI.CO.ID


BERITA TERKAIT