10 Seruan Moral Imam Katolik Papua, Singgung Absennya Kepedulian KWI di Tanah Papua
JUBI.CO.ID | 11/12/2020 10:10
10 Seruan Moral Imam Katolik Papua, Singgung Absennya Kepedulian KWI di Tanah Papua
Pastor-Pastor Katolik Pribumi dari lima keuskupan se-regio Papua saat menggelar konferensi pers. Jubi/Hengky Yeimo

Jayapura, Jubi – Bertepatan dengan momentum Hari Hak Asasi Manusia 10 Desember 2020, 147 imam Katolik di 5 Keuskupan di Provinsi Papua dan Papua Barat mengeluarkan 10 seruan moral.

“Seruan moral demi keadilan dan kebenaran ,”ungkap Pastor John Bunay dalam jumpa pers di aula Gereja Katolik Kristus Terang Dunia Waena, Keuskupan Jayapura di Kota Jayapura, Papua.

Menurutnya , konflik dan kekerasan yang terjadi tidak akan pernah menyelesaikan persoalan di Papua. Konflik akan memicu konflik baru yang terus merendahkan martabat manusia yang seharusnya hidup aman dan damai.

“Kekerasan melahirkan masalah baru, dialog dan rekonsiliasi adalah cara bermatabat menyelesaikan konflik di tanah Papua,”ungkapnya membacakan rilisnya.

Para pastor merasa terdesak mengeluarkan seruan moral ini dengan berbagai sebab. Orang Papua sudah menerima Injil dan meninggalkan semua cara dan kebiasaan hidup yang lama.

Kata dia, hidup baru orang Papua itu di obok-obok dengan sejumlah kekerasan fisik yang menimpa warga sipil. Pembunuhan 17 karyawan Istaka Karta di Nduga. Disusul operasi Militer dan pengungsian ribuan orang.”Mereka masih mengungsi di Kabupaten Jayawijaya dan sekitarnya,”.

Operasi militer masih berlangsung, terdengar ujaran rasisme terhadap mahasiswa dan masyarakat Papua dengan kata “monyet. Ungkapan monyet itu menjadi cikal bakal kekerasan baru di Papua. Demonstrasi di dimana-mana. Puluhan orang korban, Ratusan orang terluka dan ribuan orang mengungsi di Wamena.

Ketika masuk tahun 2020, kekerasan terdengar di Kabupaten Intan Jaya. Satu Pendeta Gereja Kemah Injil Indonesia dan 2 pewarta Injil Gereja Katolik ditembak. Satu luka-luka dan dua tewas. Pembunuhan para pelayan gereja itu membuat dua uksup Dari Papua, Uskup Merauke, Mgr Mandagi MSC dan Uksup Agast Asmat, Mgr Alo Murwito bersama Kardinal Indonesia, menemui menteri koodinator hukum dan HAM pada November lalu.

“Pertemuan itu tidak mempengaruhi kebijakan negara di Papua. Pemerintah terus menambah pasukan. Kekerasan terus meninpa warga sipil,”ungkapnya.

Dampaknya, dirasakan semua umat di Papua. Keluhan terus menerus terungkap dalam kebersamaan sebagai gembala dan umat.”Faktor kedekatan itu, membuat kami selalu melihat fakta-fakta dan mendengar sendiri apa yang terjadi dengan umat tuhan di lapangan. Kami mendengar apa yang mereka bicarakan secara jujur, dan selama ini kami merekam semua kondisi riil itu dengan baik,”ungkapnya.

Kemudian, keluhan yang terus menerus itu berubah menjadi keluhan, kegelisahan dan harapan gembala dan juga gereja lokal dan universal. Atas pergumulan itu, 147 imam yang terdiri dari imam Keuskupan dan Tarekat mengeluarkan 10 point seruan ini.

Pertama mengajak kedua kubu yang bertikai, yakni kubu TNI/POLRI dan kubu TPN OPM segera hentikan kekerasan bersenjata dan membuka ruang hati untuk berunding dalam dialog bermartabat yang dapat dimediasi oleh negara atau kelompok netral dan independen.

“Keselamatan nyawa manusia tidak berada di ujung laras senjata saudara sekalian,” ujarnya.

Kedua, kepada presiden RI sebagai panglima tertinggi, supaya segera menggelar pertemuan dengan Kapolri & Panglima TNI untuk mengevaluasi dampak dari penambahan pasukan ke Tanah Papua. Secepatnya menarik kembali semua pasukan non organik gabungan TNI/Polri dari seluruh Tanah Papua.

Ketiga, kepada MRP dan DPRP Papua-Papua Barat – supaya segera menetapkan regulasi-regulasi yang lebih memihak kepada Orang Asli Papua (OAP). “Menurut kami, perumusan regulasi-regulasi yang kontekstual dan bernilai keberpihakan, adalah langkah yang sangat bermartabat dalam menghargai dan menyelamatkan OAP yang sedang menuju ambang kepunahan,”tegas Bunay.

Keempat, mendesak Gubernur Papua Lukas Enembe mencabut izin tambang di Intan Jaya. Pihaknya mendukung penyataan Administrator Diosesan Keuskupan Timika, Pastor Marthen E. Kuayo Pr, tertanggal 11 Oktober 2020 yang meminta agar Bapak Gubernur mencabut Rekomendasi WIUPK Blok Wabu di Intan Jaya..

” Jika benar bahwa Bapak Gubernur Papua yang merekomendasikannya. Sebab Blok Wabu merupakan penyebab konflik, pengungsian masyarakat lokal dan korban jiwa.”

Kelima, seruan kepada Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) , Kardinal Ignatius Suharyo dan segenap anggota KWI.

“Kami, para Pastor Papua ingin bertanya: Mengapa Bapak-bapak pimpinan Gereja Katolik Indonesia tidak membahas secara holistik, serius dan tuntas mengenai konflik terlama di Tanah Papua dalam rapat tahunan KWI?

Ada apa dengan tanah Papua ini? Sekali lagi kami berharap, merindukan, dan memohon, agar Bapak Kardinal dan Para Uskup seIndonesia jangan tinggal diam atau seakan-akan tidak mau tahu dengan kondisi terlukanya rasa kemanusiaan umat Tuhan di Tanah Papua, terutama Ras Melanesia yang sedang menuju ambang kepunahan.

Kami merasa heran dan sekaligus tersisih, karena mendengar bahwa KWI begitu cepat menyatakan sikap dan ungkapan duka cita terhadap peristiwa kekerasan yang terjadi di Lewonu – Lembantongoa – Palolo – Kabupaten Sigi – Sulawesi Tengah, sedangkan duka dan kecemasan serta terbunuhnya manusia Papua terasa luput dari perhatian, perlindungan, dan bela rasa KWI,” ujarnya.

Keenam, Konferensi Episkopal Papua (yang terdiri dari empat Uskup dan satu Administraror Diosesan) juga sekaligus kepada para pimpinan Ordo/Tarikat yang berkarya di seluruh Tanah Papua.

” Kami para Imam se-Papua merindukan sikap yang tegas dan penuh keberpihakan terhadap Manusia Papua dan semua orang lain yang di tanah Papua ini yang terbunuh dan yang sedang terluka nuraninya.
Kami merindukan seorang gembala yang berada di tempat yang paling depan untuk bertindak menyelamatkan Umat Tuhan, seperti yang telah ditunjukkan oleh almarhum Uskup Herman M. Munninghoff, OFM dan almarhum Uskup John Philip Saklil, Pr. Mereka telah mengangkat realitas penderitaan hidup umat Tuhan di Tanah Papua ini.

Tetapi kini, rasanya seakan-akan semangat perjuangan mereka hilang terkubur bersama jasad mereka yang kaku di dalam liang lahat. Dimanakah suara para pemimpin kami saat ini untuk menyikapi tragedi kemanusiaan di Bumi Cenderawasih ini?,”

Ketujuh, seruan Kepada Pemerintah Indonesia dan para investor . “Camkanlah bahwa tanah Papua bukanlah tanah kosong dan tak bertuan. Pemilik Tanah Papua adalah Orang Asli Papua yang juga sekaligus adalah ahli warisnya. Tanah ini, sudah dibagi secara jelas kepada pemiliknya, yakni tujuh wilayah adat, masing-masing Lapago, Meepago, Ha Anim, Bomberay, Domberay, Saireri dan Mamta””.

Kedelapan, ditujukan kepada kelompok rawan pemicu konflik horisontal. Kelompok Nusantara, Barisan Merah Putih, Bintang Kejora, Pro NKRI dan Pro Papua Merdeka di seluruh tanah Papua.

“Kita semua adalah insan yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan manusia yang adil dan beradab. Marilah kita menyelesaikan semua masalah di tanah Papua dengan cara-cara yang bermartabat. Bahwa ada perbedaan ideologi dan pendapat, tetapi baiklah kita duduk bersama dalam suasana saling menghargai dan menghormati untuk mencari solusi yang tepat demi ketenteraman dan kedamaian di tanah Papua ini”.

Kesembilan, kepada para pemimpin pemerintahan daerah di seluruh tanah Papua; gubernur, wali kota, bupati.

“Kami sangat mendukung dan mendoakan saudara dalam memimpin pemerintahan di tanah Papua ini. Saudara adalah titipan Tuhan untuk memimpin semua manusia, warga masyarakat di tanah Papua agar hidup berdampingan secara damai, adil, dan sejahtera. Lihatlah dengan mata iman semua realitas di atas tanah ini! Pimpinlah negeri ini secara independen dan mandiri berdasarkan nurani yang tulus tanpa cacat intervensi dan intimidasi dari siapapun, yang hanya akan merusakkan kestabilan, ketentraman, kedamaian, dan keadilan di atas wilayah pemerintahan yang saudara pimpin.

Kami juga meminta perhatian yang khusus untuk pembinaan bagi aparat pemerintahan setempat dan petugas-petugas lapangan supaya ada dedikasi kepemimpinan dan pengabdian supaya ada semangat pelayanan yang bertanggung jawab, yang tulus, dan ikhlas bagi masyarakat demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat banyak.

Seruan kesepuluh, kepada Pemerintahan pusat dan Daerah. “Kami berharap sambil mengingatkan apa yang telah kami katakan di atas, bahwa tanah Papua bukanlah tanah kosong dan tak bertuan. Karena itu, mesti ada kebijakan yang jelas mengenai migrasi. Entah ada upaya pembatasan atau malah dihentikan arus migrasi yang selama ini terjadi secara terstruktur maupun tidak terstruktur ke tanah Papua.

Upaya ini harus dibuat untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi relasi yang semakin renggang dan tegang antara pendatang dan OAP. Sekaligus meminimalisir gesekan-gesekan sosial yang berakibat pada tertekan dan tersingkirnya OAP di atas tanah leluhurnya sendiri.

Kata Dia, akhir dari 10 seruan ini, 147 Imam sepakat dan dengan tegas menawarkan suatu pendekatan dialog. Pendekatan inilah, yang menjadi kebijakan baru dan bermartabat untuk membangun Tanah Papua yang stabil, adil dan damai, serta sejahtera.

Pihaknya sekaligus dengan tegas menolak dan mengutuk tindakan kekerasan di atas tanah Papua.”Dialog yang kami tawarkan adalah dialog komprehensif. Dialog ini tidak dimaksudkan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, melainkan demi menemukan kebenaran-kebenaran nyata yang mengantar semua pihak kepada keadilan dan damai di dalam hidup,”ungkapnya.

Pastor Paul Tumayang OFM, menambahkan siapa pun tidak boleh menafsirkan seruan ini berasal dari pendukung mana pun. Pihaknya tidak mendukung kepentingan apapun selain kepentingan kebenaran, keadilan dan kemanusiaan umat Tuhan di tanah Papua. “Seruan ini Kami keluarkan sebagai gembala umat dari hati nurani,”ungkapnya mengakhiri jumpa pers itu.(*)

JUBI.CO.ID


BERITA TERKAIT