Pembubaran demo Freeport, sejarah panjang pembatasan kebebasan berpendapat di Uncen
JUBI.CO.ID | 07/04/2021 22:54
Pembubaran demo Freeport, sejarah panjang pembatasan kebebasan berpendapat di Uncen
Ilustrasi demo. Dok. TEMPO/Pius Erlangga

Jayapura, Jubi – Unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Cenderawasih di Kota Jayapura yang menuntut penutupan PT Freeport Indonesia pada Rabu (7/4/2021) dibubarkan polisi. Pembubaran unjuk rasa itu melanjutkan lini masa panjang pembatasan ekspresi dan kebebasan berpendapat mahasiswa Universitas Cenderawasih.

Ketua BEM Universitas Cenderawasih (Uncen), Jops Itlay menyatakan pembubaran unjuk rasa pada Rabu itu membuktikan bahwa kebebasan mahasiswa Uncen untuk berpendapat tentang keberadaan PT Freeport Indonesia memang dibatasi. Menurutnya, pembatasan ekspresi dan kebebasan berpendapat mahasiswa Uncen bahkan telah terjadi sejak Uncen didirikan pada 10 November 1962.

Itlay menyatakan mahasiswa Uncen yang ingin menyatakan pendapat dengan berunjuk rasa selalu dihalang-halangi oleh aparat keamanan maupun birokrat kampus dengan berbagai alasan. Padahal, berbagai bentuk penyampaian pendapat lainnya kerap dilakukan, namun selalu diabaikan. “Pihak kampus selalu arahkan [agar penyampaian pendapat] lebih ke ilmiah. Akan tetapi, ketika kami lakukan seminar dan diskusi, dampaknya tidak ada. Aspirasi melalui audiensi pun tidak dihiraukan. Kami memilihi demo,” kata Itlay kepada Jubi, Rabu.


Itlay menyatakan BEM Uncen memilih demonstrasi untuk menyampaikan pendapat mereka, karena berharap demonstrasi akan membangun kesadaran publik untuk kritis terhadap situasi pembangunan di Papua. Itlay menegaskan, mahasiswa tidak bisa hanya dikurung di dalam ruangan kampus, dipaksa melakukan berbagai diskusi yang tidak membawa perubahan apapun.

“Mahasiswa tidak bisa diam. Mahasiswa harus bersuara tentang problematika masyarakat. Kalau [kami] tidak bicara, siapa lagi [yang akan bicara]? Karena itu, suka tidak suka, kami harus perbuat yang kami lakukan,” kata Itlay.

Pernyataan Itlay tentang sejarah panjang pembatasan kebebasan menyatakan pendapat mahasiswa Uncen itu sejalan dengan penilaian PJ Drooglever, sejarawaan Belanda yang menulis buku “Tindakan Pilihan Bebas! Orang Papua Dan Penentuan Nasib Sendiri”. Dalam buku itu, Drooglever telah mengungkapkan kondisi pendidikan ketika pemerintah Indonesia mulai menguasai Papua.

Drooglever menulis pemerintah RI menampilkan data perkembangan pendidikan di Papua antara tahun 1963 – 1967, dan menyatakan jumlah murid sekolah dasar naik dari 59.000 menjadi 81.000. Jumlah siswa pendidikan lanjutan juga bertambah dari 3.200 menjadi 7.000.

Perubahan itu dinilai Drooglever data statistik yang bermasalah di lapangan. “Di bulan Agustus 1963, satu delegasi Amerika yang mendapat kesempatan mengunjunggi Papua beberapa minggu, melaporkan memang pemerintah Indonesia secara berkelanjutan mengeluarkan berita-berita optimistik mengenai sekolah-sekolah baru dibuka tetapi sekolah-sekolah itu tidak ditemukan di lapangan,” tulis Drooglever dalam bukunya.

Ia menyatakan anak-anak pengawai pemerintah dan aparat keamanan lebih berpeluang merebut akses pendidikan daripada anak-anak Papua. Anak-anak pegawai pemerintah sipil dan militer menguasai peluang pendidikan dasar, menegah dan perguruan tinggi.

“Anak-anak pendatang baru merebut bentuk-bentuk pendidikan yang lebih tinggi yang tidak banyak itu. … Bulan Agustus 1964, misi diplomatik Amerika Serikat … memastikan bahwa di antara 160 orang mahasiswa [di Papua], hanya ada 27 orang Papua,” tulis Drooglever.

Drooglever menyebut mahasiswa Papua di Uncen yang jumlahnya sedikit itu mengeluh soal kebebasan menyampaikan pendapat terkait dengan rencana referendum yang disebut Penentuan Pendapat Rakyat 1969. Mereka yang melakukan protes dan menyampaikan pendapat menghadapi kekejaman militer.

“Mahasiswa Fakultas Hukum mengeluh mengenai kenyataan bahwa mereka tidak memiliki kebebasan untuk berbicara dan berbuat seperti yang mereka inginkan. Mereka selalu dipaksa untuk membuat pernyataan-pernyataan yang bertentangan dengan apa yang ada di benak mereka,” tulis Drooglever.

Kondisi yang sama masih saja terjadi 56 tahun setelah kunjungan delegasi Amerika Serikat ke Uncen itu, ketika unjuk rasa BEM Uncen yang menuntut penutupan PT Freeport Indonesia dibubarkan polisi pada Rabu. Unjuk rasa para mahasiswa Papua yang berkuliah di luar Papua pun direpresi, sebagaimana pelarangan unjuk rasa menutut penutupan PT Freeport Indonesia di Semarang pada Rabu.

Kondisi itu menggambarkan betapa terbatasnya kebebasan orang Papua untuk berekspresi atau menyatakan pendapatnya, dan itu merupapakah masalah serius dalam pembangunan sumber daya manusia di Papua. Apalagi, para mahasiswa itu bahkan dilarang menyatakan pendapatnya tentang pembangunan di Papua. (*)


BERITA TERKAIT