Kosongkan Asrama Mahasiswa, Rektor Uncen Dinilai Melanggar HAM
JUBI.CO.ID | 24/05/2021 09:17
Kosongkan Asrama Mahasiswa, Rektor Uncen Dinilai Melanggar HAM
Mahasiswa Uncen saat palang kampus beberapa waktu lalu-Jubi/David Sobolim

Jayapura, Jubi – Langkah Rektorat Universitas Cenderawasih menertibkan dan mengosongkan asrama mahasiswa serta rusunawanya di Perumnas 3 Waena, Kota Jayapura, Papua, dinilai Lembaga Bantuan Hukum Papua sebagai tindakan penggusuran secara paksa yang melanggar Hak Asasi Manusia. Lembaga Bantuan Hukum Papua akan mengajukan gugatan perdata atas dugaan perbuatan melawan hukum Rektor Universitas Cenderawasih ke Pengadilan Negeri Jayapura.

Hal itu dinyatakan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Emanuel Gobay di Kota Jayapura, Papua, Jumat (21/5/2021). Selaku kuasa hukum para penghuni asrama mahasiswa Universitas Cenderawasih (Uncen), Gobay menyatakan pengosongan asrama mahasiswa Uncen pada Jumat merupakan penggusuran paksa. “Itu terbukti bahwa Rektor melakukan penggusuran paksa, dengan menggunakan tangan Satuan Polisi Pamong Praja, polisi, dan tentara,” ujarnya.

Gobay menyatakan cara pengosongan asrama mahasiswa dan rusunawa Uncen itu melanggar prinsip Konvenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005. Ia menyatakan Komentar Umum Konvenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya menyatakan setiap upaya penggusuran harus didahului dengan mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat.

“Dalam musyawarah itu, [kedudukan para pihak] harus setara. Kemudian, [harus] ada kompensasi yang jelas diberikan [kepada orang yang digusur dari tempat tinggalnya].Yang berikutnya lagi, [harus] ada tempat relokasi yang jelas juga,” kata Gobay.

Gobay menyatakan LBH Papua telah mengirimkan surat somasi kepada Rektor Uncen, untuk memastikan Rektor Uncen menyediakan tempat relokasi bagi setiap mahasiswa Uncen yang diminta meninggalkan asrama atau rusunawa Uncen. Menurutnya, Rektor Uncen telah menjawab somasi itu, dan menyatakan akan menampung para mahasiswa aktif Uncen yang diminta meninggalkan asrama dan rusunawa Uncen.

“Itu tertera di dalam surat jawaban Rektor. Nah, janji beliau itu sampai hari ini belum ada. Kalau dia akan sediakan asrama A, kemudian dia sediakan asrama A, B, C dan D, dia belum sebutkan. Fakta itu membuktikan bahwa Rektor Uncen melakukan pergusuran paksa, [dan] pergusuran paksa itu pelanggaran HAM. Itu membuktikan [dugaan] bahwa beliau melakukan pelanggaran HAM dalam konteks penggusaran paksa,” ujar Gobay.

Gobay menyatakan dugaan pelanggaran HAM dalam penggusuran paksa penghuni asrama mahasiswa dan rusunawa Uncen itu telah ia laporkan kepada Komisi Nasional (Komnas) HAM Perwakilan Papua. Gobay menyatakan akan menunggu tindakan yang akan dilakukan Komnas HAM untuk memenuhi hak atas tempat tinggal dan hak atas pendidikan bagi para mahasiswa aktif Uncen yang dikeluarkan dari asrama.

Gobay menyatakan pengosongan asrama dan rusunawa mahasiswa Uncen pada Jumat bukan merupakan penggusuran pertama yang dilakukan Rektorat Uncen. “Peristiwa pertama penggusuran terjadi tanggal 10 dan 11 Mei 2021. [Saat itu aparat] TNI/Polri merusak atap asrama Unit Sakura. Kami sudah adukan [perusakan itu] ke Kepolisian Daerah Papua. Kami meminta Kepolisian Daerah Papua segera menindaklanjuti pengaduan kami,” kata Gobay.

Gobay mengingat para mahasiswa yang menjadi korban pengosongan asrama dan rusunawa Uncen itu bisa kehilangan hak atas pendidikan dan tempat tinggal yang layak. Menurutnya, LBH Papua tengah menyiapkan gugatan perdata perbuatan melawan hukum Rektor Uncen untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Jayapura.

“Kami pikir beliau adalah bapak, dan para mahasiswa adalah anak. Namun sikap beliau membuktikan bahwa beliau tidak mau menyelesaikan [masalah itu] secara kekeluargaan, atau antara anak dan bapak. Untuk itu, pahit-pahitnya kami terpaksa masuk ke dalam pengadilan, biar hakim yang menyelesaikan. Mungkin dalam seminggu ke depan kami ajukan [gugatan itu]. Kami minta Rektor lebih profesional hadapi gugatan kami, dan berhenti [bertindak] dengan tangan besi,” ujar Gobay.

Menanggapi kemungkinan gugatan hukum dari LBH Papua itu, Tim Kuasa Hukum Universitas Cenderawasih, Ivonia Sonya Tetcuari mengatakan pihaknya akan mendampingi dan memberikan pembelaan bagi Rektor Uncen. Tetcuari menyatakan pihaknya merupakan tim kuasa hukum yang diketuai Dr Petrus Paulus Ell. “Pak Gobay sudah nyatakan akan menempuh jalur hukum, dan kami siap untuk mendampingi Pak Rektor,” ujarnya.

Tetcuari menyatakan asrama mahasiswa dan rusunawa Uncen tempati banyak penghuni liar, padahal fasilitas asrama dan rusunawa itu diperuntukkan bagi mahasiswa Uncen. Menurutnya, hanya sekitar 25 persen dari penghuni asrama dan rusunawa yang digusur berstatus mahasiswa aktif Uncen, dan yang lainnya merupakan penghuni liar.

“Kami tadi mendampingi proses [pengosongan asrama dan rusunawa], supaya berjalan lancar. Negosiasi itu yang kami lakukan. Tadi yang terdata sekitar 200 lebih lah [yang berstatus] mahasiwa. Yang dikeluarkan itu penghuni liar, yang bukan mahasiswa Uncen, ada nenek, ada bapak-bapak, dan ada bayi. Bahkan, ada kandang babi di dalam. Itu sangat riskan bagi kami, kalau asrama dikelola seperti rumah kos-kosan,” katanya.

jubi.co.id


BERITA TERKAIT