Kadis PPAD Klarifikasi Penundaan Pembayaran TPP Guru kepada DPR Papua
JUBI.CO.ID | 21/07/2021 19:33
Kadis PPAD Klarifikasi Penundaan Pembayaran TPP Guru kepada DPR Papua
Puluhan guru SMA/SMK menggelar aksi damai di kantor gubernur Papua - Jubi/Alex

Jayapura, Jubi – Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Papua, Christian Sohilait mengklarifikasi pernyataannya tentan rencana penundaan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai atau TPP bagi guru SMA/SMK yang tidak mau mengikuti vaksinasi COVID-19. Klarifikasi itu disampaikan Sohilait saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR Papua di Kota Jayapura, Rabu (21/7/2021).

Christian Sohilait mengatakan rencana penundaan pembayaran TPP guru SMA/SMK yang belum mengikuti vaksinasi COVID-19 baru sebatas wacana. “Intinya, tidak ada surat tertulis. Itu tidak ada. Sekarang TPP sedang terima. Semua [guru] terima dengan baik, tidak ada penahanan,” kata Sohilait.

Menurutnya, pernyataan soal rencana menunda pembayaran TPP bagi guru yang menolak divaksinasi itu ia sampaikan pada pertengahan Juni 2021. Sohilait menyatakan ia menyampaikan wacana itu saat mempersiapkan dimulainya pembelajaran tatap muka untuk siswa SMA/SMK pada 12 Juli 2021.

Ketika itu, Dinas Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah (PPAD) Papua menerima laporan bahwa persentase guru SMA/SMK yang sudah menjalani vaksinasi COVID-19 lengkap baru 19 persen. Padahal, jumlah guru SMA/SMK di Papua mencapai 4.000 orang lebih, dan harus mengajar 100 ribu lebih siswa.

“Hari ini, tidak dipaksa vaksin pun, [vaksinasi] akan menjadi syarat di mana-mana. Karena itu saya klarifikasi, sekarang TPP sudah dibayarkan,” ucap Sohilait.

Ketua Komisi V DPR Papua, Timiles Yikwa mengatakan pernyataan Sohilait itu merupakan pendapat pribadi, dan bukan keputusan Gubernur Papua. “Kadis sudah mengakui, itu bukan keputusan resmi Gubernur. Hanya sebatas pernyatannya dia. Beliau sudah klarifikasi,” kata Timiles Yikwa seusai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu.

Menurutnya, Komisi V merasa perlu mendengar langsung penjelasan Sohilait, karena Komisi V menerima banyak pengaduan dari guru yang tidak setuju dengan rencana penundaan pembayaran TPP itu. “Dalam RDP tadi kami memberikan berbagai saran dan masukan kepada kadis. Kami menyarankan agar jangan mengeluarkan pernyatan sebelum ada keputusan resmi pimpinan, [agar tidak] menjadi polemik,” ujarnya.

Yikwa menyatakan polemik terkait pembayaran TPP itu harus menjadi pembelajaran agar para pihak menginstropeksi diri. “Kami akan kembali mengagendakan pertemuan dengan Kadis Pendidikan membahas masalah di dinas itu. Sebab, katanya ada banyak masalah hanya saja tidak pernah di sampaikan ke kami,” ujarnya.

jubi.co.id


BERITA TERKAIT