Pemilihan Wagub Hak Prerogatif Gubernur Papua
JUBI.CO.ID | 11/08/2021 13:52
Pemilihan Wagub Hak Prerogatif Gubernur Papua
Pemandagan gugusan bukit kars Pianemo, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, 19 November 2016. Kawasan tersebut merupakan salah satu tempat populer yang banyak dikunjungi wisatawan domestik ataupun internasional di Kabupeten Raja Ampat. TEMPO/Hariandi Hafid

Jayapura, Jubi – Ketua Koalisi Rakyat Papua, Dias Gwijangge, mengatakan sejak Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, meninggal dunia hingga sekarang semakin tidak jelas pencalonan wakil gubernur yang diusung oleh koalisi partai pendukung Lukmen (Lukas Enembe-Klemen Tinal).

“Terkait pemilihan wakil gubernur itu hak prerogatif dari gubernur. Biarkan gubernur memilih siapa wakil yang akan mendampinginya di masa kepemimpinan dua tahun berjalan ini,” kata Gwijangge kepada Jubi, Selasa (10/8/2021).

Gwijangge mengatakan meskipun nanti nama-nama calon wagub diusulkan oleh partai tetapi gubernur akan memilih orang yang tepat untuk mendampinginya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa bagi koalisi partai pendukung Lukmen bahwa mahar politik sudah dibayar habis sehingga tidak boleh lagi berlomba-lomba mengusulkan calonnya.

“Ketidakjelasan itu tampak dari ada 6 nama pasangan calon yang muncul. Rakyat kecil juga semakin bingung dengan dinamika yang sedang terjadi di tingkatan elite birokrat maupun politik,” katanya saat menggelar jumpa pers di salah satu cafe di Waena, Kota Jayapura, Senin (9/8/2021).

Gwijangge mengatakan nama-nama calon yang akan dipilih oleh gubernur itu akan menjalankan roda pemerintahan selama dua tahun. Mereka juga sekaligus akan mewujudkan visi misi Lukmen jilid II.

“Kami bingung juga dengan ego dan arogansi dari partai politik yang mengusung pasangan calon Wakil Gubernur Papua. Padahal pemilihan gubernur tersisa dua tahun lagi,” katanya.

Gwijangge mengatakan para ketua partai politik dapat mengusulkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di tahun 2024. Mereka harus memahami bahwa saat ini Gubernur Lukas Enembe sedang sakit.

“Jangan dengan agenda pemilihan wagub ini akan membuat kondisi Gubernur Lukas Enembe tidak labil. Sebab mengenai keputusan wagub ini ada di gubernur kita semua ikuti dinamikanya,” katanya.

Gwijangge mengatakan para ketua partai membaca polemik Sekda Papua kemarin. Terjadi perbedaan pendapat baik dari Papua maupun dari Jakarta.

“Sehingga kita tidak boleh berlarut-larut mengusulkan banyak calon dan membuat proses ini semakin tidak jelas. Kalau seketika masa pemilihan, jngan ada partai yang bikin ribut. Sebab ini bukan ajang pemilihan gubernur. Ini hanya pergantian antar waktu,” katanya.

Gwijangge mengatakan koalisi menolak dengan tegas pengusungan nama-nama calon dari Partai Golongan Karya. Sebab calon yang namanya diusulkan ini sebelum peringatan 40 hari mereka sudah berambisi.

“Lalu bagaimana juga denga keluarga Alm. Klemen Tinal yang nama-nama mereka tidak diakomodir dalam bursa calon wagub dari Partai Golkar. Kemudian orang-orang yang ada dalam bursa pemilihan itu. Mereka meminjam baju partai. Mereka datang dari mana. Jadi harus ada kearifan lokal dalam pemilihan wakil gubernur. Sebab tidak ada keluarga Klemen Tinal yang diakomodir dalam partai. Ini sama sekali tidak menghargai kearifan orang asli Papua,” katanya.

Mewakili Masyarakata Adat Papua, Jeky Gombo, mengatakan dari enam calon semua anak Papua, masih trauma dengan pihak aparat keamanan Indonesia.

“Dari enam nama ini dari pihak kemanan ada yang diwakili. Sehingga dari calon-calon ini kami menolak tegas perwakilan dari aparat kemanan yang masuk dalam 4 besar,” katanya.

Gombo berpesan kepada para ketua partai politik agar tidak menerima calon mewakili pihak keamanan dan di luar kader Partai Golkar.

“Ketua-ketua partai harus mengusung nama-nama calon dari kader partai, jangan asal rekrut,” katanya.

jubi.co.id


BERITA TERKAIT