Bupati Jayapura Ingatkan Masyarakat Tidak Menjual Tanah Agar Hutan Sagu Lestari
JUBI.CO.ID | 13/09/2021 19:05
Bupati Jayapura Ingatkan Masyarakat Tidak Menjual Tanah Agar Hutan Sagu Lestari
Ilustrasi. Mama Papua di Kabupaten Jayapura sedang meremas sagu – Jubi/Dok

Sentani, Jubi – Bupati Jayapura, Mathius Awaoitauw, pada setiap kesempatan selalu menegaskan kepada masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat, agar tidak menjual tanahnya untuk kepentingan yang tidak berdampak positif bagi pemilik hak ulayat itu sendiri. Hal ini termasuk hutan sagu yang mulai berkurang akibat digusur dan dijual lahannya untuk kepentingan perumahan, jalan raya, pertokoan dan lain-lain.

“Pada 2019 lalu data luasan hutan sagu mencapai 40 ribu hektare di Kabupaten Jayapura, saat ini pasti sudah berkurang karena lahan tempat berdirinya pohon sagu sudah dijual oleh pemilik hak ulayat,” ujar Bupati Mathius saat berkunjung ke Kampung Yoboi, Senin (13/9/2021).

Dikatakan, saat ini hutan sagu sedang dimanfaatkan menjadi tempat bagi masyarakat lokal menyelenggarakan Festival Sagu, dibangun pula tempat wisata di tengah hutan sagu seperti yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Yoboi, secara khusus generasi mudanya. “Hal yang sama juga dilakukan di Kampung Yokiwa, dan Festival Sagu Huruwakha di Kampung Yobeh.”

Menurut bupati, kehilangan hutan sagu dan tanah sebagai hak ulayat sama dengan kehilangan jati diri sebagai masyarakat adat.

“Sekali lagi, tanah tidak boleh dijual. Karena dengan memiliki lahan dan hutan yang luas, apa saja bisa dikerjakan di sana, ada sumber potensi yang dapat dikelola sebagai peningkatan kesejahteraan hidup dalam keluarga maupun masyarakat di sekitar kita,” ujarnya.

Awoitauw juga berharap agar ruang dan kesempatan saat ini diberikan sepenuhnya kepada generasi muda, untuk mengembangkan minat dan bakat serta kreativitas mereka dengan hal-hal yang postif, dimulai dari hutan sagu.

“Informasi terkait ekonomi kreatif, saat ini menjadi topik hangat. Kampung Yoboi misalnya, saat ini sudah masuk penilaian secara nasional oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan yang dikerjakan di Kampung Yoboi oleh anak-anak muda, hal ini yang kami dorong agar generasi muda di kampung-kampung lain melakukan hal yang sama,” ucapnya.

 

Secara terpisah, salah satu tokoh masyarakat, Jack Pieter Ansaka menjelaskan bahwa seiring waktu dengan berbagai perubahan serta perkembangan yang terjadi, berdampak kuat pada kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk melakukan apa saja yang mendatangkan uang, termasuk dengan menjual hak ulayatnya.

Pemerintah daerah, kata dia, harusnya melihat fenomena ini dengan menetapkan peraturan daerah (perda) yang sifatnya melindungi serta memberdayakan masyarakat selaku pemilik hak ulayat.

“Di masa pandemi Covid-19, ada sebagain masyarakat yang berpikir keras dengan menciptakan usaha yang nantinya digunakan sebagai mata pencaharian mereka, dengan memanfaatkan lahan hutan sagu yang dimiliki, tetapi ada juga usaha-usaha kecil lainnya yang digunakan untuk kebutuhan setiap hari di dalam keluarga. Soal jual tanah, dikembalikan kepada pemilik hak ulayat. Walaupun nantinya setelah dijual akan menimbulkan persoalan yang terjadi di antara keluarga selaku pemilik hak ulayat. Palang memalang, dan kembali lagi yang menyelesaikannya adalah pemerintah daerah sendiri,” pungkasnya. 

jubi.co.id


BERITA TERKAIT