Sekitar 575 Pengungsi di Maybrat adalah Anak Usia Sekolah
JUBI.CO.ID | 27/11/2021 16:59
Sekitar 575 Pengungsi di Maybrat adalah Anak Usia Sekolah

Jayapura, Jubi – Sebanyak 3.121 orang di Kabupaten Maybrat, Papua Barat, mengungsi akibat konflik bersenjata TNI/Polri vs TPN PB pasca-penyerangan Pos TNI Koramil Persiapan Kisor pada 2 September 2021.

Dari tiga ribuan pengungsi itu, 1.342 di antaranya adalah pria dan lebih dari 1.328 lainnya perempuan. Dari seluruh pengungsi itu, 2.546 orang merupakan orang dewasa, balita dan bayi, sedangkan lebih dari 575 lainnya merupakan anak usia sekolah, dengan kisaran usia 7 – 18 tahun.

Para pengungsi itu berasal dari 50 kampung pada 5 distrik di Maybrat, yaitu, Distrik Aifat Selatan, Aifat Timur, Aifat Timur Jauh, Aifat Timur Tengah dan Distrik Aifat Timur Selatan.

Sebagian besar dari pengungsi tersebut berada di Kabupaten dan Kota Sorong. Mereka mengungsi di rumah-rumah keluarga dan membuat gubuk di hutan. Selain di Sorong, mereka mengungsi di kampung-kampung di Maybrat, Ayawasi, Kumurkek, Fategomi, Sorong Selatan, dan Kabupaten Bintuni.

Advokat dari PAHAM Papua, yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pengungsi Maybrat, Yohanis Mambrasar melalui siaran pers yang diterima Jubi di Jayapura, Jumat (26/11/2021) mengatakan, para pengungsi mulai mengalami kendala akan kebutuhan pangan, kesehatan dan kebutuhan ekonomi lainnya.

“Minggu-minggu atau bulan pertama mereka mampu mengatasi kebutuhannya atas dukungan keluarga dan bantuan pemerintah,” ujar Mambrasar.

Namun, lanjut Mambrasar, memasuki bulan ketiga, November 2021, para pengungsi mulai kewalahan akan kebutuhan pangan, kesehatan, kebutuhan ekonomi dan kebutuhan-kebutuhan pribadi lainnya.

Pasca-penyerangan Pos TNI Koramil Persiapan Kisor, yang menewaskan 4 anggota TNI dan 2 lainnya luka-luka itu, 8 warga sipil ditahan dan diproses hukum (4 dari 8 orang ini berstatus pelajar).

Sementara itu, 8 orang meninggal, sedangkan 55 orang lainnya mengalami kekerasan langsung berupa penganiayaan, penyiksaan, intimidasi, penembakan dan penangkapan. Sementara itu, seorang warga bernama Manfred Tamunete ditembak dan ditangkap oleh aparat TNI saat penyisiran di Kampung Fuog, 25 Oktober 2021. Namun, lanjutnya, pihak TNI/Polri telah mengkonfirmasi bahwa keberadaan Tamunete tak diketahui.

Dampak lain lagi dari konflik ini adalah warga kehilangan hak-hak atas rasa aman, kesehatan, pendidikan, hak beribadah, serta kekurangan makanan.

Di sisi lain, masih dalam rilis itu, terdapat 50 kampung di lima distrik di Maybrat. Di Maybrat sendiri terdapat 6 konsesi perusahaan dengan luas lahan 573,824.96 hektare. Dua perusahaan di antaranya adalah perusahaan pembalakan kayu, yaitu PT Bangun Kayu Irian (BKI) dan PT Mitra Pembangunan Global (MPG) yang beroperasi di sepanjang Kali Kamundan dan kepala Kali Kais.

Secara administrasi, wilayah konsesi perusahaan mencakup 3 Distrik (Aifat, Aifat Timur, dan Aifat Utara) dari 5 Distrik yang kini warganya mengungsi.

Perusahaan pembelian kayu PT KBI dan PT MPG dimiliki keluarga berinisial S. Pada Era Pemerintahan Soeharto, bisnis keluarga S. memiliki jutaan hektare konsesi HPH terbesar di beberapa daerah di Tanah Papua. Salah satunya perusahaan kayu PT Intimpura Timber Co di Sorong.

Dikabarkan bahwa aparat membangun pos-pos pengamanan pada titik-titik tertentu dan konsesi perusahaan. Aparat diduga membatasi warga sipil yang hendak kembali ke kampung-kampungnya di sekitar perusahaan.

Pastor Bernardus Baru, OSA dari Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keutuhan Cipta Ordo Santo Agustinus (SKPKC OSA), dalam pernyataan sikap Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pengungsi Maybrat mendesak Pemerintah Pusat, TNI/Polri dan TPNPB segera melakukan gencatan senjata dan menyelesaikan konflik secara damai.

Pihaknya juga mendesak Panglima TNI dan Kapolri segera menghentikan operasi dalam bentuk apapun di Maybrat dan menarik seluruh pasukan organik dan nonorganik, serta mengungkapkan keberadaan Manfred Tamunete dan mengembalikannya kepada keluarganya.

Pemerintah Kabupaten Maybrat juga didesak segera pulangkan 3.121 pengungsi dengan memberikan jaminan keamanan kepada mereka.

Pihaknya juga merekomendasikan kepada Kapolda Papua Barat, Kapolres Maybrat, Kejati Papua Barat, Kejari Sorong dan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura (Yurisdiksi Papua dan Papua Barat), untuk menghentikan proses hukum 8 warga sipil Maybrat korban salah tangkap dan segera bebaskan mereka.

Lembaga-lembaga HAM, pimpinan Gereja, akademisi, pemerhati HAM, dan negara-negara Pasifik, Asia, Eropa, Skandinavia, Amerika, Amerika Latin, Karibia dan Afrika, juga diminta turut bersolidaritas memantau situasi HAM di Tanah Papua.

jubi.co.id


BERITA TERKAIT