Ingin Kembalikan Pengungsi ke Nduga, Pemerintah Pusat Diminta Tarik Pasukan Nonorganik
JUBI.CO.ID | 15/01/2022 17:20
Ingin Kembalikan Pengungsi ke Nduga, Pemerintah Pusat Diminta Tarik Pasukan Nonorganik
Ilustrasi Pengungsi Nduga di Jayawijaya - Jubi/Arjuna

Wamena, Jubi – Setelah adanya kesepakatan berdamai atas konflik dua kelompok warga yang melibatkan masyarakat Nduga dan Lanny Jaya, ada upaya dari berbagai pihak baik pemerintah daerah maupun DPRD untuk segera mengembalikan para pengungsi Nduga ke daerah asal.

Hal itu terlontar saat upaya perdamaian antara pemerintah di tiga kabupaten di pegunungan tengah Papua, yakni Kabupaten Nduga, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Jayawijaya dengan membayarkan kompensasi, Rabu (12/1/2022), kepada keluarga korban meninggal saat bentrok yang terjadi sejak Sabtu (8/1/2022).

Ketua DPRD Nduga, Ikabus Gwijangge, mengatakan dalam upaya mengembalikan para pengungsi masyarakat Nduga ke distrik asal mereka, maka anggota TNI dan Polri non-organik yang ada segera ditarik.

“Kabupaten Nduga ada pemerintahan dan DPRD, kita akan sama-sama jaga dan bangun daerah bersama masyarakat, jangan sampai rakyat kami di sini tidak diperhatikan baik sehingga dianggap menjadi beban bagi kabupaten lain,” katanya usai pembayaran kompensasi di Ilekma, Jayawijaya, Rabu (12/1/2022).

Hal ini pun mendapat dukungan dari Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua, Befa Yigibalom, yang menyebut dalam waktu dekat setelah adanya perdamaian konflik yang terjadi, ia bersama beberapa bupati dari pegunungan tengah Papua akan menghadap Panglima TNI dan Kapolri serta pemerintah pusat untuk rencana upaya mengembalikan para pengungsi ke Nduga.

“Masyarakat pengungsi Nduga ada di Jayawijaya ini akhirnya berdampak pada masalah sosial, sehingga masyarakat meminta untuk pulang kembali ke seluruh distrik yang ditinggalkan sejak 2018 lalu,” kata Befa Yigibalom.

Sebagai ketua asosiasi, dirinya menyetujui bahwa sudah saatnya untuk menarik pasukan non-organik yang ditempatkan di Nduga dan di wilayah pegunungan tengah Papua selama ini dan diisi oleh pasukan organik, baik TNI dan Polri.

“Kami akan berusaha menyampaikan ke pimpinan TNI dan Polri tingkat pusat, hingga ke Presiden,” katanya.

Selain itu ia harapkan bagi kelompok bersenjata di Nduga untuk segera menyesuaikan diri karena selama ini masyarakat yang tidak tahu apa-apa tentang pengorbanan masyarakat dengan pengungsian besar-besaran ini. “Maka kami bersama Bupati Nduga akan melakukan pendekatan ke kelompok bersenjata pimpinan Egianus Kogoya untuk mengetuk nuraninya, bagaimana melihat keluarga besar yang terhambur di pengungsian sehingga sudah saatnya mencari jalan terbaik harus kembalikan ke distrik masing-masing,” katanya.

Sementara itu Bupati Nduga, Wentius Nimiangge, mengatakan kejadian bentrok di Wouma ini terjadi karena persoalan di tengah-tengah konflik pengungsian, sehingga ia pun merasa kehilangan dan sakit sehingga upaya pengembalian pengungsian ini diharapkan segera dilakukan.

“Kita ingin pulangkan masyarakat yang mengungsi ini untuk bangun daerah mereka sendiri, sehingga keinginan menarik pasukan non-organik sebenarnya sudah lama saya sampaikan, dan semoga pihak Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat mendengar ini semua,” kata Wentius.

Di sisi lain, Dandim 1702/Jayawijaya, Letkol Inf. Arif Budi Situmeang, menyebut saat ini baik di Keneyam-Nduga dan TiomLanny Jaya sudah ada bangunan untuk persiapan Kodim, hanya tinggal diisi oleh personel. Untuk permintaan menarik pasukan non-organik di Nduga khususnya, sudah dilakukan jauh-jauh sebelumnya, dimana saat ini pola-pola operasi yang dilakukan sudah pendekatan yang sangat humanis.

“Untuk Kodim Lanny Jaya dan Nduga hanya tinggal mengisi personel, bangunan sudah ada. Kami terima kasih ke bupati. Untuk mengisi pasukan organik di wilayah itu semua, di setiap distrik perlu diisi dengan koramil-koramil. Paling tidak lahan yang sudah ada sudah bersertifikat agar legal untuk dibangun, setelah bangunan ada barulah kita isi personel,” katanya.

jubi.co,id


BERITA TERKAIT