Kisruh Pemindahan Ibu Kota, 3 Suku di Papua Barat Bawa Peti Mati dan Salib ke Kantor Gubernur
JUBI.CO.ID | 07/06/2018 12:00
Kisruh Pemindahan Ibu Kota, 3 Suku di Papua Barat Bawa Peti Mati dan Salib ke Kantor Gubernur
Tari kafuk yang diperagakan oleh masyarakat Distrik Miyah, Papua Barat, saat menerima tamu. (Foto: Tempo/Francisca Christy Rosana)

Manokwari, Jubi - Drama ibukota Kabupaten Maybrat Papua Barat belum juga berakhir. Upaya tim rekonsiliasi yang berakhir dengan putusan Menteri Dalam Negeri tentang letak ibukota Maybrat ditetapkan di Kumurkek, menjadi bola panas yang kembali dihadapi pemerintah. 

Sekitar 700 orang masyarakat perwakilan tiga suku besar dari Ayamaru Raya, Aitinyo Raya, dan Yomasis Raya di Kabupaten Maybrat datang di Manokwari dan melakukan aksi demonstrasi ke Kantor Gubernur Papua Barat. 

"Tiga suku besar mengantar peti mati dan salib dengan ikatan bendera merah putih ke halaman kantor Gubernur Papua Barat di Manokwari. Peti mati itu berisi putusan MK nomor 66/2013. Isi dari putusan MK itu mengabulkan permohonan masyarakat yang minta ibukota Maybrat dari Kumurkek dipindahkan ke Ayamaru. Permohonan itu dikabulkan setelah MK melakukan uji materi," ujar Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Ferdinando Solossa, saat dikonfirmasi Jubi di Manokwari, Rabu (6/6/2018) malam. 

Baca juga: 1 juta anak Papua akan diimunisasi Campak dan Rubela

Dikatakan Solossa, masyarakat berikan batas waktu satu bulan kepada pemerinrah untuk menjawab dua pernyataan sikap dari petisi yang ditandatangani seluruh masyarakat tanpa terkecuali dari tiga suku tersebut.

"Poin pertama, bubarkan tim rekonsiliasi karena dianggap gagal. Jika dipaksakan akan menimbulkan masalah yang menganggu tahapan Pemilu 2019. Kedua, semua persoalan ibukota Maybrat ditangguhkan untuk sementara waktu dan dilakukan rekonsiliasi ulang setelah Pemilu 2019. Jika tidak, masyarakat Maybrat akan boikot Pemilu 2019," ujar Solossa. 

Tiga suku besar ini juga menolak rencana kedatangan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, ke Kabupaten Maybrat untuk menghadiri prosesi damai secara adat yang dijadwalkan oleh tim rekonsiliasi untuk menyelesaikan konflik sosial antar suku pasca penetapan ibukota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Kumurkek.

"Mendagri ke Maybrat untuk apa? Siapa yang damai? Keputusan Mendagri berdasarkan paparan tim rekonsiliasi itu sudah tidak benar, tidak berimbang dan objektif, sehingga masyarakat tidak inginkan Mendagri ke Maybrat," ungkapnya. 

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, mengatakan Pemerintah Papua Barat tidak punya kewenangan untuk menetapkan atau mengubah keputusan Mendagri tentang ibukota Maybrat. Namun, tuntutan dalam aspirasi yang disampaikan dalam aksi demo tersebut akan dilanjutkan ke Pemerintah Pusat di Jakarta. 

"Aksi demo ke kantor Gubernur di Manokwari, itu sah-sah saja. Tapi yang jelas Pemprov Papua Barat tetap jalankan aturan dan aspirasi yang ada, akan dilanjutkan ke pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri," ujar Mandacan, saat dikonfirmasi dalam sebuah kegiatan di Manokwari, Rabu (6/6/2018) malam.  

Baca juga: Anak muda Papua ini tegaskan komitmen dukung Jokowi

Ketua Majelis Rakyat Papua provinsi Papua Barat (MRP PB), Max Nelson Ahoren, yang dikonfirmasi Jubi berharap semua pihak bisa menahan diri saat menerima hasil putusan Mendagri tentang letak ibukota Maybrat. 

MPR PB dalam hal ini turut prihatin dengan konflik sosial yang terjadi karena tarik-menarik posisi ibukota Maybrat. Pasalnya, masyarakat di Kumurkek maupun di Ayamaru adalah bagian dari masyarakat adat yang tidak boleh dipecahkan dengan kepentingan politik. 

Dia berharap, kepentingan politik kaum intelektual agar tidak mengorbankan masyarakat. Tapi bagaimana memberikan sumbangsih terbaik untuk pembangunan Maybrat kedepan.  
"Maybrat butuh pembangunan, baik pendidikan, kesehatan, dan maupun infrastruktur. Masyarakat harus mendukung pembangunan dengan tidak terus menerus dikotak-kotakkan dengan konflik ibukota atau pemekaran," ujar Ahoren.


BERITA TERKAIT