Anggota DPRD Merauke Dapat Jatah Dana Hearing Rp 100 Juta per Bulan
JUBI.CO.ID | 13/09/2018 09:10
Anggota DPRD Merauke Dapat Jatah Dana Hearing Rp 100 Juta per Bulan
Kantor DPRD Kabupaten Merauke yang terletak di Jalan Brawijaya – Jubi/Frans L Kobun

SEJAK Januari 2018,  sebanyak 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke menerima dana hearing yang nilainya selangit dan sangat fantastis. Hearing memang penting sepanjang memberikan manfaat langsung kepada rakyat yang memilih mereka.

Betapa tidak, untuk Ketua DPRD Kabupaten Merauke, Fransiskus Sirfefa, mendapatkan Rp 150 juta. Sedangkan dua wakil ketua lain yakni Marotus Solikah serta Beny Latumahina masing-masing mendapatkan Rp 120 juta.

Sedangkan 27 anggota dewan lain mendapatkan Rp 100 juta tiap bulan. Dana yang nilainya sangat besar itu, dan mendapat sorotan berbagai kalangan dalam beberapa minggu  terakhir melalui media sosial dan menjadi viral.

Seorang intelektual Marind, Harry Ndiken, saat ditemui Jubi Selasa, 11 September 2018, menegaskan dana yang diterima wakil rakyat di Brawijaya, nilainya sangat fantastis. Apalagi sumber uangnya dari Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Merauke.

BACA JUGA: Tekan impor, masyarakat di Yahukimo dibekali cara bercocok tanam

“Jadi, rekan-rekan wartawan bisa mengkalkulasi berapa besar dana yang tersedot hanya untuk wakil rakyat terhormat itu setiap tahun. Nilainya tidak main-main hingga miliaran rupiah,” tegasnya.

Dana yang nilainya sangat besar diterima DPRD Merauke tiap bulan itu dialokasikan untuk pembangunan perumahan masyarakat atau perbaikan jalan maupun kegiatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, akan lebih baik dan memberikan manfaat besar.

“Saya tidak habis pikir, kira-kira dana yang diterima dewan antara Rp 100 juta sampai Rp 150 juta tiap bulan dimanfaatkan untuk apa saja. Kalau hanya hearing, masa nilainya sebesar itu,” tegasnya.

Selama ini, lanjut Harry, produktifitas DPRD Merauke juga tak ada. Apa yang telah dibuat selama kurang lebih empat tahun untuk kepentingan rakyat?

Dia mengaku, dari informasi yang diperoleh, dana hearing lebih banyak dimanfaatkan untuk berfoya-foya di luar daerah. Bahkan digunakan plesiran bersama keluarga ke Bali dan sejumlah daerah lain.

“Bagi saya, telah ada korupsi berjamaah yang dilakukan 30 anggota DPRD Kabupaten Merauke. Lalu, dasar hukum untuk mendapatkan dana dimaksud, tidak jelas. Katanya mengacu kepada Peraturan Bupati (Perbup) Merauke. Namun belakangan berkembang lagi jika menggunakan dasar hukum  peraturan daerah (Perda),” katanya.

Anggota DPRD Kabupaten Merauke, Heribertus Silubun, membenarkan adanya dana tersebut yang diterima. Namun, dana dimaksud tidak digunakan hanya untuk hearing tetapi juga dialog serta sosialisasi peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya perda.

Lalu, menurut Heribertus,  dari sisi aturan dan prosedur sudah sesuai. Karena ada dalam kode rekening  Kementerian Keuangan RI.

BACA JUGA: Mengkonsumsi pangan lokal Papua

“Memang setelah ditetapkan dan berjalan sekitar empat bulan, kami melakukan evaluasi kembali. Karena melihat dana yang dialokasikan tiap anggota dewan sangat besar. Jadi, dilakukan pergeseran dalam APBD Perubahan,” ungkapnya.

Intinya, kata da, telah dilakukan rasionalisasi kembali  dengan maksud agar anggaran dikurangi untuk membangun kinerja lebih produktif. Setelah  rapat internal dewan, disepakati dikurangi sekitar Rp 240 juta.

“Untuk lebih jelasnya ditanyakan kepada Sekretaris Dewan (Sekwan), Albert Rapami,” saran dia.

Sekwan DPRD Merauke, Albert Rapami, yang hendak dikonfirmasi di kantornya tidak berada di tempat. Menurut stafnya, Rapami sedang tugas keluar daerah.

TABLOIDJUBI.COM


BERITA TERKAIT