Ketua Tim Peduli Kemanusiaan Pengungsi Puncak di Kabupaten Mimika, Yunias Kulla mengatakan pihaknya kesulitan untuk mengirimkan bahan makanan dan uang terkumpul dalam penggalangan bantuan bagi pengungsi di Kabupaten Puncak. Kulla menyatakan pihaknya kesulitan mencari pesawat untuk mengangkut bantuan yang terkumpul ke Puncak.

Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, Daniel Maipon menyatakan utang Komisi Pemilihan Umum atau KPU Nabire senilai Rp 2,3 miliar lebih terjadi karena KPU Nabire salah merencanakan anggaran. Maipon menyatakan KPU Nabire wajib membayar utang itu, termasuk membayar tunggakan honorarium penyelenggara Pilkada Nabire senilai Rp 734 juta lebih.

Kasus Covid-19 di Kabupaten Nabire meningkat beberapa hari terakhir. Penanggungjawab tim gugus tugas covid-19 Daniel Maipon mengatakan bahwa lonjakan terjadi akibat masih terbukanya pintu masuk baik pelabuhan laut maupun bandara serta jalur darat.

Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire membayar guru kontrak Rp2,5 juta per bulan dari dana Otsus Papua. Total anggaran untuk gaji mereka Rp 3 miliar per tahun.

Layanan pengisian bahan bakar minyak (BBM) di Kota Wamena hanya diberikan bagi warga yang membawa kupon pengisian sesuai nomor kendaraan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya.

Sejumlah pengusaha lokal di Kabupaten Jayapura menilai ada kejanggalan dalam proses pemungutan pajak dan retribusi oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura. Selain menduga proses pemungutan pajak tidak sesuai ketentuan, para pengusaha di Kabupaten Jayapura, Papua, juga mengeluhkan pungutan retribusi yang tidak diimbangi dengan pemenuhan layanan atas retribusi tersebut.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Adriana Helena Carolina mengatakan jaringan internet yang terganggu sejak 30 April 2021 di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura sangat berdampak kepada pertumbuhan ekonomi di Papua.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nabire, Papua, menilai tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah merosot tajam.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Nabire, Papua, Victor Tebai mengatakan, tercatat ada 326 koperasi di daerah ini. Akan tetapi, saat ini hanya sebanyak 30 koperasi yang masih aktif.

Penjualan komoditi pangan lokal oleh usaha toko sayur dan mini market di kabupaten Manokwari mengusik mama-mama Papua di pasar tradisional daerah itu.

Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) menyampaikan sejumlah aspirasi Otonomi Khusus (Otsus) ke Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Jumat, (11/6/2021). Mereka berdialog seputar persoalan-persoalan di Papua terutama soal revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua atau yang saat ini prosesnya sedang bergulir di DPR.

Langkah Rektorat Universitas Cenderawasih menertibkan dan kosongkan asrama mahasiswa serta rusunawanya di Perumnas 3 Waena, Kota Jayapura, Papua, dinilai Lembaga Bantuan Hukum Papua sebagai tindakan penggusuran secara paksa yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Lembaga Bantuan Hukum Papua akan mengajukan gugatan perdata atas dugaan perbuatan melawan hukum Rektor Universitas Cenderawasih ke Pengadilan Negeri Jayapura.

Bupati Yahukimo, Papua, Didimus Yahuli menegaskan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo harus jadi prioritas selama masa kepemimpinannya sebagai bupati periode 2021-2026. Kata Bupati, sanksi yang akan dikenakan pada ASN malas dalam sehari akan dipotong Rp 100 ribu, jika 5 hari maka dipotong Rp 500 ribu, jika 10 hari maka akan dipotong Rp 1 juta.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Papua, disarankan tidak membuka beasiswa sekolah penerbangan untuk sementara waktu.

Masyarakat adat Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel) menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Ketua Fraksi Otsus DPR Provinsi Papua Barat George Karel Dedaida dalam agenda reses pertamanya di daerah tersebut pekan lalu.