Bupati Sragen Tuding SIPD Jadi Biang Kerok Ruwetnya Pencairan Anggaran
JOGLOSEMARNEWS.COM | 26/01/2021 15:00
Bupati Sragen Tuding SIPD Jadi Biang Kerok Ruwetnya Pencairan Anggaran

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang diberlakukan per 1 Januari oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menuai kritikan dari Sragen.

Pasalnya peraturan yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 77/2019 itu belum ada regulasi yang jelas sebagai pedoman implementasinya.

Akibatnya, semua anggaran operasional kegiatan di Pemkab Sragen tahun ini belum bisa dicairkan. Hanya gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) saja yang masih mulus dicairkan selebihnya masih terseok-seok karena aturan pencairan.

Hal itu diungkapkan Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati kemarin. Ia menyampaikan tahun sebelumnya, Pemkab Sragen masih menggunakan Sistem informasi managemen daerah (Simda) dengan pedoman Permendagri No.13/2006.

Namun ketika tahun ini diberlakukan SIPD, justru banyak menimbulkan keluhan.

“SIPD baru berjalan running 1 Januari ini, nah kalau langsung tiba-tiba mbalik seperti itu kita yang di Jateng keteteran, apalagi di Indonesia sangat beragam,” paparnya Jumat (22/1/2021).

Bupati mengaku bahkan telah sudah berkirim surat ke Kemendagri berisi berbagai kendala yang dihadapi pemerintah daerah, khususnya Sragen, dalam implementasi SIPD.

Tidak mendapatkan balasan, dirinya dan Sekda Sragen Tatag Prabawanto terbang ke Jakarta untuk menemui langsung untuk berkonsultasi.

“Konsultasi kami kepada dirjen otda mengenai SIPD kemarin, jadi SIPD ini bagus. Dengan sistem ini langsung online direct dari pemerintah pusat. Kapan pun dimana pun berada, Pak Presiden mau ngecek bisa, Kemendagri bisa,” paparnya.

Dengan Simda yang digunakan pemerintah daerah di tahun-tahun lalu membuat Presiden tidak bisa mengecek serapan anggaran suatu Kabupaten/Kota secara langsung.

Mendagri hanya bisa menghubungi Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan baru bisa bertanya dan baru bisa melaporkan, karena tidak bisa dilihat secara langsung.

“Sekarang ini kan pemerintah daerah menggunakan sistem aplikasi masing-masing kalau Sragen yang dari BPKP, nah itu nggak bisa di-connect ke sana,” lanjut Yuni.

Yuni mengatakan Kemendagri juga mengakui kekurangan itu. Dalam kunjungannya ke Jakarta juga tidak ditemukan jalan keluarnya.

Akhirnya dirinya meminta izin agar Sragen sementara ini tetap menggunakan Simda, kemudian diinput ulang secara manual ke SIPD. Jalan keluar tersebut akhirnya disepakati Kemendagri.

“Usulan kami diperbolehkan. Tapi nggak bisa begini terus karena sekarang nih DPR sudah nanya kapan anggaran bisa digunakan. Kemendagri menjanjikan akhir bulan ini clear,” katanya.

Meski begitu, Bupati Yuni mengatakan semua pekerjaan tertunda. Desakan untuk cepat melakukan serapan anggaran belum dibarengi dengan kebijakan yang matang.

“Intinya program ini baik hanya prepare-nya yang kurang. Kami menyiapkan desa untuk Siskeudes aja hampir setahun ada penolakan, harus ada pembiasaan baru baru,” tandasnya. Wardoyo

JOGLOSEMARNEWS.COM


BERITA TERKAIT