Bawaslu Cianjur Temukan Kasus Politik Uang Setelah Bencana Banjir di Agrabinta
SUKABUMIUPDATE.COM | 19/10/2020 16:15
Bawaslu Cianjur Temukan Kasus Politik Uang Setelah Bencana Banjir di Agrabinta
Ilustrasi politik uang. shutterstock.com

SUKABUMIUPDATE.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Cianjur menemukan dugaan kasus terkait money politics atau politik uang pelanggaran Pemilu yang diduga dilakukan oleh seorang ketua PAC salah satu partai pengusung pasangan calon di Kecamatan Agrabinta. 

Komisioner Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Cianjur, Hadi Dzikri Nur, mengatakan, dugaan adanya money politics itu terjadi di wilayah Kecamatan Agrabinta setelah terjadi bencana banjir. 

"Ketua PAC Agrabinta membagikan beras kepada korban banjir, di tempat itu terpasang banner pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur nomor urut 2," kata Hadi saat diwawancarai di Kantor Bawaslu Cianjur, Senin (19/10/2020).

BACA JUGA: Kedua di Jawa Barat, Bawaslu Buka Kantor PPID di Cianjur

Hadi mengatakan, kasus dugaan money politics tersebut berdasarkan hasil temuan Panwascam Agrabinta. "Pihak Bawaslu menerima beberapa bukti yang menunjukkan adanya dugaan pelanggaran pemilu berupa money politics," ujarnya.

Hadi mengatakan, kasus pelanggaran pemilu, berupa money politics yang diduga dilakukan oleh Ketua PAC Partai Gerindra Kecamatan Agrabinta ini melanggar pasal 73 ayat 1 dan ayat 4 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilu Kepala Daerah. 

"Ancamanya pidana penjara paling singkat 36 bulan paling lama 73 bulan denda paling sedikit Rp 200 juta paling banyak Rp 1 miliar," kata Hadi.

Hadi mengatakan, berdasarkan hasil rapat pembahasan sentra Gakkumdu Bawaslu akan meneruskan kasus tersebut kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penyidikan.

BACA JUGA: Bawaslu Cianjur Kembali Ingatkan Camat dan Kepala Dinas Harus Netral

"Pihak kepolisian memiliki waktu 14 hari kerja untuk melakukan pemberkasan ke Kejaksaan hingga disidangkan," katanya.

Hadi mengatakan kenapa ini dikaitkan dengan money politics karena terduga menjanjikan atau memberikan uang atau barang untuk mempengaruhi.

"Jadi, kami imbau bagi semua peserta pemilu tak diperkenankan memberikan materi yang dilarang, yang diperbolehkan barang dengan harga maksimal Rp 65 ribu dalam bentuk bahan kampanye, seperti penutup kepala, kaos, mug, dan sejenisnya," katanya.


BERITA TERKAIT