Terkendala Lahan, Disperkim Jelaskan Progres Alun-alun Laut Gadobangkong Sukabumi
SUKABUMIUPDATE.COM | 06/10/2022 18:45
Terkendala Lahan, Disperkim Jelaskan Progres Alun-alun Laut Gadobangkong Sukabumi

SUKABUMIUPDATE.com - Sejak 2020 pemerintah berencana membangun Alun-alun dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pantai Gadobangkong, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi. Namun hingga sekarang belum ada kejelasan kapan proyek ini dapat direalisasikan.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Sukabumi mengungkap saat ini proyek gagasan bersama Pemprov Jawa Barat dengan Pemkab Sukabumi tersebut masih terkendala beberapa bidang tanah milik pribadi yang belum bisa dibebaskan untuk menjadi lahan milik pemerintah daerah.

“Ada beberapa bidang tanah yang memang belum clean and clear, belum dibebaskan pihak Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR Kabupaten Sukabumi), masih milik pribadi,” ujar Subkordinator Pemukiman Kumuh Disperkim Kabupaten Sukabumi Arif Rahman, Kamis (6/10/2022).

Menurut Arif, belum rampungnya pembebasan lahan membuat kajian Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) proyek tersebut oleh Disperkim masih berproses hingga saat ini. “Kalau analisis dampak lalu lintas atau andalalin-nya alhamdulillah sudah beres, yang AMDAL-nya lagi proses karena kaitan lahan,” kata dia.

Arif memastikan proses kedua administrasi itu sedang dikebut DPTR dan Disperkim Kabupaten Sukabumi karena pembangunan proyek ini dijadwalkan Pemprov Jabar akan dimulai awal 2023. “Informasi rapat waktu itu dengan Bappeda, kegiatannya di tahun 2023, dari Januari sampai kalau tidak salah Agustus pengerjaan,” ujarnya.

“Dan memang targetnya dari schedule provinsi itu Desember 2022, baik pertanahannya, baik AMDAL-nya, baik andalalinnya, harus sudah beres,” sambung Arif.

Lebih lanjut Arif menuturkan, luas lahan di Gadobangkong yang akan digunakan untuk proyek ini adalah 10.200 meter persegi. Apabila nanti proses administrasinya sudah rampung, pembangunan alun-alun laut Gadobangkong akan sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Kita hanya penerima saja, pengerjaannya juga dari pihak provinsi, kalau dari kita sepertinya hanya pengawasan. Nilainya informasi awal Rp 23 miliar, dan untuk pembangunan dan anggaran itu dari provinsi semua,” katanya.

 

**


BERITA TERKAIT