Dishut Sulteng Kembangkan Aplikasi Terintegrasi SK Pensiun
SULTENGRAYA.COM | 27/07/2021 09:54
Dishut Sulteng Kembangkan Aplikasi Terintegrasi SK Pensiun
ilustrasi pensiun (pixabay.com)

SULTENG RAYA – Dinas Kehutanan (Dishut) Sulawesi Tengah mengembangkan aplikasi ‘Cek Set Purnabakti’, yakni aplikasi pengecekan aset terintegrasi dengan SK pensiun.

Aplikasi tersebut merupakan bagian dari langkah mitigasi pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) dinas yang coba dikuasai Aparatur Sipil Negara (ASN) purnabakti atau purnatugas.

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Dishut Sulteng, Idawati Bagenda, mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi polemik, mendorong pihaknya membuat aplikasi tersebut. Polemik tersebut berupa belum optimalnya pengamanan BMD, masih terdapat barang milik daerah yang belum disertai dokumen kepemilikan dan belum terciptanya sinkronisasi antara BMD yang telah dihapuskan dengan pengadaan BMD.

“Permasalahan yang dihadapi saat ini di Dishut terkait belum tertibnya administrasi dan upaya peningkatan BMD. Hal ini sering terjadi keterlambatan dalam pengembalian BMD yang dikuasai ASN purnatugas. Aksi perubahan ini digagas untuk menjawab tantangan dengan perlunya diatur mekanisme pengelolaan BMD yang terintegrasi dengan SK pensiun,” kata Idawati kepada Sulteng Raya, Senin (26/7/2021).

BMD yang banyak dicoba untuk dikuasai pegawai purnatugas, seperti kendaraan dinas, rumah dinas dan peralatan milik dinas lainnya. Idealnya, sebelum purnatugas, ASN pemegang aset secara sukarela harus mengembalikan dahulu aset-aset-aset BDM yang dikuasai.

“Sebelum SK pensiun diterima, mereka wajib mengembalikan BDM, sehingga permasalahan aset ke depannya bisa dengan mudah selesai. Melalui aplikasi itu, kami memberikan informasi kepada ASN yang bersangkutan untuk mengembalikan dahulu BMD yang ada pada ASN itu. Aplikasinya sederhana, pada saat pensiun, tiga bulan sebelumnya sudah ada warning dari aplikasi itu, bisa terlihat juga bahwa ASN yang akan pensiun masih memegang aset milik daerah. Kita langsung cek di aplikasi itu,” ujarnya.

Ia mengatakan, teknis optimalisasi penggunaan aplikasi dan intervensi pada SK pensiun akan dikoordinasikan kepada bidang kepegawaian, agar meminta panangguhan SK dan mengimbau ASN untuk lebih dahulu menyerahkan aset.

“Kita ini ada 14 UPT di Dishut Sulteng, di semua kabupaten, tidak mungkin kita hafal semua pegawai yang memegang aset. Dengan adanya aplikasi ini, akan memudahkan kita hanya mengecek lewat komputer, tanpa perlu harus ke kabupaten. Kita nantinya dalam mengintegrasikan, akan koordinasi dengan bidang kepegawaian yang mengurus SK pensiun tersebut, untuk kemudian di pending dahulu sebelum ASN itu mengembalikan aset daerah,” tuturnya.

sultengraya.com


BERITA TERKAIT