Rencana Perpanjangan IUP Ditolak Tiga Gubernur, PT Vale Tetap Lanjutkan Eksplorasi
SULTENGRAYA.COM | 17/09/2022 16:30
Rencana Perpanjangan IUP Ditolak Tiga Gubernur, PT Vale Tetap Lanjutkan Eksplorasi

SULTENG RAYA – Rencana perpanjangan izin usaha pertambangan (IUP) PT Vale Indonesia Tbk ditolak tiga gubernur di Sulawesi yakni Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dan Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura dalam rapat dengar pendapat (RDP) panitia kerja (panja) Vale dengan Sekjen dan Plh Dirjen Minerba Kementerian ESDM di Jakarta, Kamis pekan lalu.

Namun demikian, Head of Communications PT Vale Indonesia Tbk, Bayu Aji, menyatakan, hal itu tidak mengganggu rencana bisnis Vale. Proyek pengembangan di tiga blok di Sulawesi yang dilakukan PT Vale tetap akan dituntaskan untuk dieksplorasi.

“PT Vale saat ini fokus dalam menyelesaikan sejumlah proyek pengembangan di tiga Blok, yakni Blok Sorowako (Sulawesi Selatan), Blok Bahodopi (Sulawesi Tengah) dan Blok Pomalaa (Sulawesi Tenggara),” katanya, Sabtu (10/9/2022).

Bayu menambahkan, saat ini perusahaan berupaya menyelesaikan semua yang menjadi kewajiban dalam Kontrak Karya (KK) dan telah diamanatkan pemerintah Indonesia. Komitmen mewujudkan kewajiban tersebut diantaranya dengan menerapkan prinsip praktik pertambangan yang baik atau good mining practice di semua proyek perusahaan.

“Seperti yang dapat dilihat sendiri pada operasi kami di Luwu Timur,” katanya.

Menurut Bayu, Vale merupakan perusahaan pertambangan terintegrasi yang tidak pernah mengekspor bijih sejak awal awal berdiri. Selain itu, Vale juga disebut mendapatkan peringkat PROPER hijau. Peringkat ini untuk perusahaan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan.

“Mengoperasikan PLTA sebagai sumber energi utama sehingga memiliki intensitas karbon terendah. Memiliki peta jalan menuju pertambangan rendah karbon yang net zero di 2050,” jelasnya.

Pihaknya juga mengklaim menjaga kualitas air limpasan menuju badan air dengan lebih dari 100 sediment pond termasuk LGS, kejernihan danau Matano tetap terjaga. Pihaknya menjaga lahan terbuka tetap minimal setelah kegiatan penambangan dengan selalu merehabilitasi lahan pasca tambang.

“Telah menanam lebih dari 3,7 juta pohon dan mereforestasi area di luar kontrak karya (KK) sebesar lebih dari 10 ribu hektare.

Selain itu, pihaknya juga menyebut telah membuka lapangan kerja untuk sekitar 3.000 karyawan dan 6.000 kontraktor dengan komposisi karyawan 99,7 persen dari Indonesia dan 86,6 persen diantaranya dari lokal Luwu Timur.

“Dalam satu dekade terakhir (tahun 2011 – 2021), kontribusi PT Vale untuk kas negara melalui pembayaran pajak dan non-pajak sebesar 1,2 miliar dollar AS. Membuka kesempatan usaha untuk lokal dan regional rerata lima tahun sebesar sekitar 33,7 juta dollar AS,” tukasnya.

Sebelumnya, tiga gubernur di Sulawesi diketahui menolak perpanjangan izin usaha pertambangan (IUP) PT Vale Indonesia Tbk. Kontribusi Vale terhadap pendapatan asli daerah dianggap masih minim.

Keputusan 3 gubernur tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) panitia kerja (panja) Vale dengan Sekjen dan Plh Dirjen Minerba Kementerian ESDM di Jakarta, Kamis (8/9/2022).

Ada pun 3 gubernur di Sulawesi yang menolak, yakni Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dan Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura.

“Satu kata dari kami, tidak ada perpanjangan untuk mereka (PT Vale),” tegas Andi Sudirman dalam RDP tersebut.

Andi Sudirman menambahkan, realisasi pendapatan Provinsi Sulsel dari PT Vale masih sangat minim. Pada tahun 2021 saja, kontribusinya hanya 1,98 persen.

“Kalau kita reviu kontraknya, kontribusi PT Vale sangat minim untuk Sulawesi Selatan jika berada di kisaran 1,98 persen,” jelasnya.

Sementara, Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi juga sependapat dengan Gubernur Sulsel. Menurutnya lahan operasi PT Vale di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, lebih baik dikelola pemerintah daerah.

“Saya sangat sependapat dan setuju dengan Sulawesi Selatan. Kenapa? Kita kok yang punya pemilik di situ, (tetapi) kita menjadi penjaga kebun dan penonton,” tutur Ali Mazi.

Kemudian Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura juga sepakat dengan keputusan Provinsi Sulsel. Diketahui wilayah operasi PT Vale berada di Bahodopi, Morowali, Sulteng.

“Semua sudah disampaikan oleh Sulawesi Selatan, disampaikan Sulawesi tenggara. Intinya kami sama, sepakat,” pungkasnya.

 

**