Bupati Bangkep Diduga Dagang Jabatan Pemkab, Ini Daftar Harganya
SULTENGRAYA.COM | 09/07/2018 08:45
Bupati Bangkep Diduga Dagang Jabatan Pemkab, Ini Daftar Harganya

SULTENG RAYA- Pengangkatan pejabat eselon IV, III dan eselon II di Pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) diduga tidak melalui mekanisme yang seharusnya. Para pejabat yang dilantik pada Jumat (29/6/2018) lalu itu ditengarai harus menyetor uang puluhan juta hingga ratusan juta. Jual jabatan itu diduga dilakukan Bupati Bangkep, Zainal Mus, dan oknum di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bangkep.

Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, permintaan uang dugaan ‘jual beli’ jabatan di pemerintahan Pulau Peling itu beragam nilainya. Misalnya, untuk jabatan Sekretaris DPRD Bangkep dijual seharga Rp 100 juta, jabatan Kepala Dinas Kesehatan Rp 200 juta, jabatan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) seharga Rp 100 juta.

Bukan hanya ‘jual beli’ jabatan di eselon II saja, tapi di eselon lain juga terjadi dugaan praktik demikian. Hanya saja, jumlahnya tidak mencapai ratusan juta, hanya puluhan juta rupiah. Untuk eselon III, cukup dihargai dengan Rp 20 jutaan.
Berdasarkan pengakuan korban kepada Wakil Bupati Bangkep Rais Adam bahwa uang tersebut diserahkan kepada Bupati Bangkep Zainal Mus dan oknum di BKD Bangkep.

Berita Lainnya: 

Terhadap dugaan praktik tersebut, Wabup Bangkep, Rais Adam mengaku telah menerima laporan. Menyikapi hal tersebut, Rais Adam meminta agar Kapolres Bangkep mengusut tuntas dugaan praktik pungutan uang puluhan hingga ratusan juta rupiah terhadap penempatan pejabat di eselon IV, III dan eselon II di lingkup Pemda Banggai. Penegasan itu ditekankan Wabup Rais Adam kepada di ruang kerjanya, Kamis (5/7/2018).

Praktik dugaan jual beli jabatan ketika penempatan pejabat di berbagai eselon itu pada pelantikan pejabat pada Jumat, 29 Juni 2018.

Wabup Rais Adam mengaku, telah mendapatkan laporan atas permintaan uang atau pembayaran jualan jabatan dengan jumlah bervariasi. “Saya sudah dapat laporannya. Untuk itu, saya minta polisi untuk segara mengusut praktik jual beli jabatan,” kata Rais.

Permintaan mengusut tuntas yang menjadi kewenangan aparat penegak hukum itu sebut Wabup Rais Adam, diharapkan agar tidak menimbulkan kesan buruk di masyarakat.

Rais Adam mengakui, tak hanya mendapatkan laporan dugaan permintaan uang, tapi ada pula dugaan pemalsuan tandatangan bupati terhadap surat keputusan (SK) pelantikan. Dua masalah ini sebut Rais, tentu harus diusut tuntas oleh kepolisian.
“Agar kita semua tahu, siapa yang terlibat dalam kasus tersebut,” ungkapnya.

Terpisah, sejumlah wakil rakyat Parlemen Trikora mengakui pula bahwa telah menerima pula aduan permintaan uang untuk mendapatkan jabatan di Pemda Bangkep.

Para wakil rakyat di Komisi I, DPRD Bangkep, seperti Kasmir, Burhan, Rusdin Sinaling serta Rasdi mendapatkan laporan serupa. Demikian halnya dengan jumlah dana yang harus dibayarkan untuk mendapatkan jabatan.

Olehnya itu, wakil rakyat di komisi membidangi pemerintah meminta persetujuan Ketua DPRD Bangkep, Rizal Arwie untuk menggelar rapat dengar pendapat dengan Pemda dan instansi terkait. Konsentrasinya, meminta penjelasan terkait dengan masalah tersebut.
Jika terdapat bukti atau indikasi pelanggaran pidana, maka lembaga penyalur aspirasi rakyat Bangkep itu akan merekomendasikan ke penegak hukum untuk langkah proses hukum.

Dua pejabat eselon II yang berhasil dikonfrontir dugaan pemberian uang kepada Bupati Zainal Mus dan oknum BKD membantah. Sekwan DPRD Bangkep, Abd. Rahman dan Kepala DPMPD, Rahmad Labau dikonfirmasi via telepon genggam, keduanya membantah. Mereka mengaku, tidak pernah menyerahkan uang kepada Bupati Zainal Mus. RAM/BR