Komnas Perempuan: Penundaan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Jauhkan Korban dari Keadilan
KRJOGJA.COM | 30/09/2019 14:21
Komnas Perempuan: Penundaan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Jauhkan Korban dari Keadilan

YOGYA (KRJogja.com) - Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan menyesalkan pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) tidak bergerak menjelang berakhirnya masa tugas DPR RI Periode 2014-2019. Bahkan pembentukan Tim Khusus untuk Pembahasan RUU yang direncanakan pada 25 September 2019, dibatalkan secara mendadak.

Penundaan pengesahan RUU-PKS akan semakin menjauhkan korban dari pemenuhan rasa keadilan.
“Kami juga menyesalkan anggaran belanja negara yang telah digunakan Panja Komisi VIII RUU PKS untuk melakukan studi banding ke Kanada dan Perancis. Namun  studi banding tersebut tidak berdampak pada kemajuan pembahasan RUU PKS,” tandas komisioner Komnas Perempuan Azriana, Sri Nurherwati, Mariana Amiruddin dan Masruchah dalam siaran pers yang diterima KRJogja.com, Minggu (29/9) malam.

BACA: Ajakan Demo 30 September di Yogya Viral

Dalam pandangan Komnas Perempuan bisa dikatakan, RUU RUU-PKS selama hampir 3 tahun mangkrak di Komisi VIII DPR RI. Hal ini berarti lanjut Masruchah, anggaran belanja negara untuk studi banding tersebut menjadi sia-sia. Padahal anggaan yang tidak sedikit tersebut bisa digunakan untuk layanan visum gratis bagi korban kekerasan seksual, yang hingga saat ini belum mampu disediakan negara.

Komnas Perempuan mengingatkan, Komisi VIII DPR RI sudah ditunjuk Sidang Paripurna DPR RI untuk membahas RUU ini sejak tahun 2017. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan inisiatif DPR dan draft RUU tersebut dirancang dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Dalam hal ini pendamping korban Forum Pengada Layanan (FPL), komunitas korban, kelompok akademisi dan agama, bersama dengan Komnas Perempuan. “Hampir 3 tahun RUU belum dibahas. Ini  bukan saja menunjukkan buruknya kinerja Komisi VIII Panja RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, tapi juga memperlihatkan rendahnya kepedulian terhadap ribuan korban kekerasan seksual di Indonesia,” tandas Masruchah.

Menurutnya, pernyataan Ketua Panja RUU PKS dan Ketua DPR RI bahwa akan menunda pembahasan RUU PKS dengan alasan waktu yang tersedia pendek, sangat disesalkan. “Pernyataan itu adalah bentuk pengabaian perlindungan bagi korban kekerasan seksual dan berkontribusi pada impunitas pelaku kekerasan seksual,” tambahnya.

RUU PKS  sebagaimana Naskah RUU yang dihasilkan Baleg DPR RI mengatur 9 jenis kekerasan seksual yang tidak diatur dalam KUHP. Memuat hukum acara yang dapat membantu penegak hukum membuktikan kekerasan seksual, melindungi hak-hak korban dan keluarganya serta mengatur pencegahan kekerasan seksual. Penundaan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan semakin menjauhkan korban dari pemenuhan rasa keadilan.

Catatan Tahunan Komnas Perempuan memperlihatkan, sejak RUU ditetapkan sebagai insiatif DPR tahun 2016 hingga Desember 2018, sebanyak 16.943 perempuan telah menjadi korban kekerasan seksual. Data statistik kriminal BPS tahun 2018 juga memperlihatkan rata-rata setiap tahunnya 5.327 kasus kekerasan seksual terjadi di Indonesia. Forum Pengada Layanan (FPL) menemukan, hanya 40% kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke polisi, dan dari 40% tersebut hanya 10% yang berlanjut ke pengadilan. (Fsy)

KRJOGJA.COM


BERITA TERKAIT