Mahfud MD: Sekitar 660 WNI Diduga Menjadi Teroris Pelintas Batas Negara
KRJOGJA.COM | 22/01/2020 14:45
Mahfud MD: Sekitar 660 WNI Diduga Menjadi Teroris Pelintas Batas Negara
Menko Polhukam Mahfud MD memberikan keterangan pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis 12 Desember 2019. Menko Polhukam menjamin keamanan dan situasi yang kondusif jelang Natal dan Tahun Baru 2020. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

JAKARTA, KRJOGJA.com - Pemerintah  dibuat gerah, karana adanya ratusan warga negara Indonesia (WNI) jadi teroris lintas batas negara. Sesuai konstitusi, mereka punya hak pulang ke Indonesia sebagai WNI, tetapi  mereka dikhawatikan paham terorismenya di dalam negeri.

Menko Polhukam, Moh Mahfud MD, Selasa (21/1/2020) malam malah menyebut sekitar 660 WNI yang diduga menjadi foreign terrorist fighter (FTF) atau teroris pelintas batas di luar negeri. Mengenai keberadaan mereka,  masih ada pro dan kontra. Khususnya terkait pemulangan mereka ke Tanah Air. 

BACA: Kemlu RI Penculikan 5 WNI di Malaysia Ulah Abu Sayyaf

"Jadi sekitar 660  FTF ya, terduga teroris pelintas batas yang ada di berbagai negara. WNI jumlahnya kira-kira 660 begitu ya," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini kepada wartawan. 

"Ini kan sekarang persoalannya mereka ini ada yang minta pulang, ada yang menyuruh dipulangkan, berbagai negara juga macam-macam nih ada yang mau memulangkan hanya anak-anak yatim, ada yang mau memulangkan perempuan dan anak-anak tapi FTF-nya," jelas Mahfud. 

"Nah fighter-nya itu tidak dipulangkan tetapi negara yang menjadi tempat juga mempersoalkan gimana kok ada orang apa teroris pelintas batas di sini. Itu tadi diskusikan apakah itu mau dipulangkan apa tidak ? Kalau dipulangkan, dipulangkan semua atau tidak," ujarnya.

Melanjutkan keterangannya, Mahfud MD juda menuturkan, bawah prosea dan tahapan-tahapan pemulangan FTF WNI itu, tentu bukan hal mudah. Meski berdasarkan konstitusi, katanya, semua WNI tersebut memiliki hak kewarganegaraan. Namun, menurut dia, jika dipulangkan, dikhawatirkan akan timbul virus teroris baru. 

Dalam waktu dekat Mahfud akan menyampaikan sikap. "Kemensos yang misalnya menampung akibat-akibat sosialnya, Kemenkumham menyangkut hukum dan kewarganegaraannya dan juga pariwisata dan investasi bisa terkena imbas kalau misalnya masih ada ancaman teroris dan sebagainya," ujar mantan Menteri Pertahanan itu. 

"Itu semua akan dipertimbangkan dan nanti akan disampaikan ke presiden dalam waktu yang tidak lama," kata mantan anggota Komisi Hukum DPR-RI itu. "Mungkin dalam paruh pertama tahun ini kita sudah punya sikap barang kali ya, barangkali sudah selesai. Soal FTF sudah ya," ucapnya.

Dia menerangkan, para FTF itu tersebar di beberapa negara di antaranya Afganistan, Suriah dan Turki. Mahfud mengatakan Suriah yang paling banyak didatangi FTF Indonesia. "Ini nanti kan masyarakat juga di bawah macam-macam ada yang bilang nggak boleh dipulangkan saja disuruh di situ," ujarnya. 

"Tapi ada yang bilang itu hak warga negara. Tapi kalau hak warga negara juga, hak itu menurut Undang-Undang Dasar Pasal 22 J ayat 2 itu memang bisa dicabut, tergantung lah nanti bagaimana kita membuat hukumnya," katanya. (Edi)

KRJOGJA.COM


BERITA TERKAIT