Banyak Desa Bingung Bangun BUMDes, Ini Penyebabnya
KRJOGJA.COM | 08/05/2021 22:51
Banyak Desa Bingung Bangun BUMDes, Ini Penyebabnya
Mahasiswa asal Universitas Hiroshima, Jepang, membantu warga Desa Ngabab, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, untuk memilah hasil panen berupa wortel, pada 2018. (ANTARA/HO-Dokumentasi Pemerintah Desa Ngabab/VFT)

SLEMAN, KRJOGJA.com – Banyak desa di DIY kebingungan merealisasikan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berbagai permasalahan dihadapi desa yang belum bisa diurai seperti kesulitan menetukan roadmap hingga menentukan sosok pengelola yang mumpuni menangani.

Di sisi lain, tak sedikit BUMDes yang telah terbentuk justru mangkrak. Banyak yang asal membuat namun kebingungan bergerak karena tak punya rencana usaha yang jelas.

Hal tersebut mencuat dalam seminar dengan tema “Strategi Pemberdayaan Masyarakat yang digagas Laboratorium Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), di Alana Hotel, Sabtu (8/5/2021) petang.

17 desa hadir dalam seminar tersebut. Para perwakilan menyampaikan permasalahan dan berusaha diurai bersama UMY dan narasumber Rudy Suryanto, founder bumdes.id.

Rudy mengatakan selama ini masyarakat desa merasa khawatir ketika hendak membentuk BUMDes karena pemikiran negatif akan rugi. Pasalnya, secara umum menurut Rudi, desa tak memiliki konsep kedepan terkait roadmap BUMDes yang dibuat.

“Selama ini teman-teman di desa ada kekhawatiran rugi, nah mindset ini harus diubah, bahwa BUMDes bisa maju. BUMDes tidak mengapa rugi, namun prosesnya dijalani.
Misalnya bebek jadi potensi desa, masalahnya di mana harus dicari. Misalnya fokus ke branding, jadi cari konsep direkturnya yang berkompetensi dalam hal itu agar rencana bisnisnya sejalan. Buat masterplan bagus, jadi siapapun yang melaksanakan bisa enak,” ungkapnya.

Rudy mengingatkan adanya aturan di PP 11 tahun 2021 tentang BUMDes, yang mana saat ini BUMDes berperan sebagai wadah produk dari masyarakat. Ia mencontohkan bagaimana sentra usaha Manding dan Kasongan yang seluruhnya berusaha di bidang tersendiri bisa bergerak maju bersama.

“Nah, hal ini bisa dicopy di daerah lain. Misalnya desa bebek bacem dan sebagainya. BUMDes mengampu branding, packaging dan membantu pemasaran. Membuat web bagus dan bisa jalan. Sudah ada gapoktan, pokdarwis dan BUMDes tinggal mengecat saja menyempurnakan agar tidak malah bersaing dengan masyarakat,” ungkapnya lagi.

Sementara, Kepala Laboratorium Ilmu Pemerintahan UMY, Sakir Ridho Wijaya mengatakan pihaknya sejak setahun terakhir konsern melakukan pengabdian masyarakat salah satunya membantu desa. Menurut Sakir, Ilmu Pemerintahan UMY berkomitmen kolaborasi dengan desa untuk membentuk BUMDes yang diharapkan menambah kesejahteraan masyarakat.

“Kami bareng bumdes.id akan memetakan masalah, potensi dsn konsep akan dibuat seperti apa. Kita sudah komitmen akan dampingi. Ada 29 dosen akan turun mengampu minimal 1 di tiap kelurahan plus 10 mahasiswa yang membantu. Ini yang akan UMY lakukan kedepan,” ungkapnya.

Sakir mengamini selama ini ada kesulitan di desa dengan cukup banyaknya BUMDes yang mangkrak setelah dibuat. Hal tersebut yang diharapkan tak terjadi dengan adanya pendampingan dari kampus.

“BUMDes yang menjalankan usaha ini belum semuanya mengetahui mau ngapain, karena mereka terpenting membentuk dulu. Pengelola bingung, dan akhirnya mangkrak. Ini yang sekarang kami dampingi, berusaha agar BUMDes berjalan, mengisi kekosongan di desa dan mensejahterakan masyarakat,” tandas dia.

 

krjogja.com


BERITA TERKAIT