Kasus Brambang Nawungan, Dewan: Menteri dan Bupati Tertipu
KRJOGJA.COM | 11/08/2021 16:30
Kasus Brambang Nawungan, Dewan: Menteri dan Bupati Tertipu
Seorang petani membawa sejumlah bawang merah saat panen, di desa Pejagan, Brebes, Jawa Tengah, Minggu (29/12). Harga bawang merah saat ini mengalami penurunan harga secara drastis Rp 8 ribu per kilogram dari Rp. 20ribu per kilogram.TEMPO/Imam Sukamto

BANTUL, KRJOGJA.com – Polemik koperasi rekanan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan (DPPKP) Bantul yang belum lunas membayar bawang merah milik petani Nawungan Selopamioro Imogiri Bantul memasuki babak baru. Setelah Sabtu akhir pekan lalu koperasi ingkar janji melunasi makin membuat petani geram. Kini petani berharap agar koperasi yang digandeng DPPKP Bantul segera membayar kekurangan Rp 340 juta milik 30 petani.

Salah satu petani yang belum terbayar Yuwono, Senin (9/8/2021) mengatakan, bawang merah hasil panennya ditimbang sekitar 1 ton nilainya sekitar Rp 17 juta. Namun sampai detik ini belum terbayar. Dijelaskan, Sabtu akhir pekan lalu dari koperasi datang ke rumah dukuh Nawungan. Terus pihak koperasi menjanjikan Sabtu (14/8/2021) pekan depan.

Yuwono mengatakan, sebenarnya sangat kecewa dengan DPPKP Kabupaten Bantul. Waktu pihak koperasi datang ke rumah dukuh, dari DPPKP justru tidak hadir. “Ada masalah gini kayaknya pihak dari dinas pertanian itu gimana ya, seolah-olah tutup mata gitu,” jelasnya. DPPKP harus ikut bertanggung jawab dalam masalah-masalah ini. Karena sejak awal ikut terlibat dalam proses pengenalan koperasi kepada petani. “Koperasi itu janji-janji melulu, semuanya janji kami hitung itu sekitar 13 kali ingkar janji dalam pembayaran, selalu mundur,” jelasnya.

Anggota Komisi C DPRD DIY, H Amir Syarifudin mengatakan, pihaknya segera akan menemui dukuh Nawungan 1 Jurianto. “Itu kan kapusan Bantul, berarti yang kapusan Menteri Pertanian, Pak Bupati Bantul, bagaimana kok bisa seperti itu,” ujar politisi PKS ini. Menurutnya tanpa rekomendasi dari DPPKP tentu koperasi tersebut tidak akan bisa masuk. “Tidak mungkin koperasi membeli bawang merah tanpa rekomendasi dari dinas, tidak mungkin kan pemerintah daerah mau menyerahkan kepada orang yang tidak dikenal,” ujarnya.

krjogja.com


BERITA TERKAIT