Tidak Ada Kontrol Prokes, Pelaku Industri Pariwisata Yogyakarta Kritisi Kebijakan
KRJOGJA.COM | 07/10/2021 11:08
Tidak Ada Kontrol Prokes, Pelaku Industri Pariwisata Yogyakarta Kritisi Kebijakan
Jalanan Malioboro ,Yogyakarta tampak lengang dari hiruk pikuk pedagang kaki lima (PKL) , 26 September 2017 . TEMPO/Pribadi Wicaksono

YOGYA, KRjogja.com – Pelaku industri pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang terhimpun dalam Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) mengkritisi kebijakan pelarangan bus wisata masuk ke pusat kota yang dinilai abu-abu. Kebijakan tersebut tidak berkoordinasi dengan pelaku industri pariwisata sehingga menimbulkan kesemrawutan dan tidak adanya pengawasan protokol kesehatan. Hal ini menjadi persoalan tersendiri karena tidak adanya kontrol dan pengawasan, dikhawatirkan akan berdampak perkembangan kasus pandemi Covid-19 yang trennya tengah mengalami penurunan di DIY.

“Kami ingin memberikan catatan dan mengkritisi aktivitas banyaknya bus-bus wisata yang parkir memadati pusat oleh-oleh di beberapa ruas jalan seperti di Jalan Gedong Kuning, Jalan Magelang, area Ringroad Selatan dan sebagainya dalam seminggu terakhir ini. Ternyata di situ justru banyak yang jualan kendaraan shuttle sehingga menjadi persoalan tersendiri bagi lalu lintas karena muncul sumber kemacetan baru di dalam kota. Tidak hanya itu, skrining terhadap wisatawan yang masuk pun tidak ada sehingga pelaksanaan protokol kesehatan sangat diragukan,” ungkap Ketua GIPI DIY Bobby Ardyanto Setyo Ajie kepada KR di Yogyakarta, Rabu (6/10/2021).

Bobby menayangkan kebijakan pelarangan bus wisata khususnya bus-bus besar masuk ke pusat kota tersebut tidak dikoordinasikan dan disosialisasikan kepada pelaku wisata. Parahnya lagi, pelaku industri pariwisata yang tergabung dalam GIPI sendiri sama sekali tidak dilibatkan dalam pembuatan kebijakan tersebut sehingga menjadi ruwet dan semrawut seperti ini. Kebijakan tersebut menjadi abu-abu karena hanya diberlakukan di suatu wilayah yaitu kota, sedangkan di kabupaten yang lain tidak diterapkan.

“Ini kebijakan sepihak dan tanpa adanya sosialisasi lebih dahulu. Yang penting bagi kami adalah adanya suatu konsistensi kebijakan dari pemerintah karena itulah yang menjadi kebutuhan industri alias butuh garansi. Mau sesulit apapun kebijakan tersebut, jika ada konsistensi dan sosialisasi dengan baik maka semuanya pasti mengikuti sehingga terkontrol,” tuturnya.


BERITA TERKAIT