Rencana Relokasi, PKL Malioboro Pilih Ditata Tanpa Dipindah
KRJOGJA.COM | 29/11/2021 10:10
Rencana Relokasi, PKL Malioboro Pilih Ditata Tanpa Dipindah

YOGYA, KRJOGJA.com – Setidaknya lebih dari 1.000 Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Malioboro keberatan dengan rencana relokasi yang akan dilakukan Pemerintah. PKL lebih memilih untuk ditata tanpa dipindah atau dengan kata lain dibuat indah tanpa memindah.

“Tidak benar, beredarnya informasi beberapa Paguyuban, secara resmi dan bulat telah menyatakan menerima relokasi. Justru, sebagian besar telah menyatakan keberatan. Sementara, ada pula paguyuban maupun yang masih dalam proses menjaring aspirasi anggota,” ujar Ketua Paguyuban Angkringan Malioboro (Padma) Yati Dimanto dalam Rembug Komunitas di Kawasan Malioboro, Minggu (28/11/2021).

Yati menyampaikan sikap keberatan tersebut, karena menimbang dampak buruk sosial dan ekonomi yang sangat mungkin terjadi pada ribuan keluarga PKL, di mana puluhan ribu jiwa tergantung di dalamnya. Belum lagi, kebijakan relokasi diputuskan secara sepihak oleh Pemerintah tanpa melibatkan Paguyuban PKL. Apalagi dilakukan pada waktu PKL dalam kondisi tersulit dan dampak pandemi Covid-19.

“Kondisi kami sedang susah di atas susah saat ini. Sudah 6 bulan tidak berjualan di awal Covid merebak. Kemudian, baru siuman dari pingsan lalu kebijakan PPKM menghadang sehingga tidak berjualan lagi. Kami hidup dari tabungan, menjual barang dan hutang. Baru bangun dari mati suri dan tidur panjang, belum lagi berjalan, kebijakan relokasi sudah di hadapan,” tuturnya.

Menurut Yati, sejak awal PKL berada sisi Timur dan Barat kawasan Malioboro didasarkan perjuangan ingin dapat memenuhi kebutuhan keluarga serta ingin hidup lebih baik. PKL diizinkan berjualan di sana, bukan karena soal hukum tetapi pemimpin dan pemerintah yang mengasihi, mengayomi dan melindungi.

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta saat ini baru pada tahapan sosialisasi dan pendataan sehingga belum tahu waktu relokasi saat ini

“Kami berada di sana karena pimpinan kita yang memegang teguh filosofi Tahta untuk Rakyat. Tahta yang diabdikan untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, kami meyakini Pemerintah akan membuka lebar-lebar pintu dialog dan akan berusaha mengakomodir aspirasi dan harapan kami. Kami menyepakati akan membahas langkah-langkah konkrit bersama sesuai dengan budaya Yogyakarta yang santun dan damai,” ungkapnya.

krjogja.com


BERITA TERKAIT