PKL Malioboro Tolak Relokasi dari Pedestrian, Ini Alasannya
KRJOGJA.COM | 17/12/2021 10:07
PKL Malioboro Tolak Relokasi dari Pedestrian, Ini Alasannya

YOGYA, KRJOGJA.com – Pedagang Kaki Lima (PKL) Malioboro yang tergabung dalam DPD Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Kota Yogyakarta menemui Komisi B DPRD DIY, Rabu (15/12/2021) siang. Mereka menyampaikan aspirasi tidak setuju direlokasi dari pedestrian menuju eks Dinas Pariwisata DIY dan eks Bioskop Indra.

Wawan Suhendra, Ketua APKLI Kota Yogyakarta mengatakan sengaja datang ke DPRD DIY untuk meminta bantuan untuk memperjuangkan aspirasi untuk menolak relokasi para pedagang. Menurut dia, pedagang Malioboro khawatir dagangannya tidak laku karena pengunjung kehilangan suasana berbelanja dan makan lesehan di sepanjang Jalan Malioboro.

“Daya tarik istimewanya kami bukan dari dagangan karena bisa dibeli di mana saja. Tapi, daya tarik kami ya tempat berjualannya. Pengunjung dan wisatawan ingin menikmati keunikan suasana yang melegenda di Malioboro. Bila kami dipindah, lenyap pula daya tarik dan keunikan kami,” ungkapnya.

Para pedagang menurut Wawan baru merasakan kebangkitan setelah enam bulan libur dan empat bulan dilarang berjualan akibat kebijakan pandemi Covid. Namun, baru hendak bangun berdiri namun para pedagang harus bersiap dipindahkan dan gambling dengan situasi baru.

“Kami merasa keberatan jika direlokasi. Sebab dipindahkan merupakan ancaman langsung bagi masa depan berdagang dan keluarga. Kami sejak berpuluh tahun berdagang di sisi timur Jalan Malioboro, taat aturan, hidup penuh harmoni saling menghargai dan melengkapi. Kami meminta agar pemerintah mengabulkan permohonan agar ditata tanpa memindah,” tandas dia.

Sementara, Wakil Ketua Komisi B, RB Dwi Wahyu mengatakan pihaknya belum bisa berkomentar banyak terkait permintaan PKL. Dewan akan berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta yang menjadi stakeholder kawasan Malioboro.

“Kami menerima aspirasi dari teman-teman PKL Malioboro. Namun belum bisa banyak berkomentar karena itu kewenangan di bawah Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Kami akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan stakeholder terkait,” ungkap Dwi Wahyu.

krjogja.com

 
 
 
 

 

 

BERITA TERKAIT