Seluas 27 Ribu Hektare Sawah di Purworejo tak Boleh Dialihfungsikan
KRJOGJA.COM | 04/01/2022 10:38
Seluas 27 Ribu Hektare Sawah di Purworejo tak Boleh Dialihfungsikan
Ilustrasi Orang-orangan sawah. AFP PHOTO/ADEK BERRY

PURWOREJO, KRJOGJA.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo menetapkan sawah seluas 27.784 hektare di wilayahnya, tidak boleh dialihfungsikan. Ribuan hektare sawah itu masuk dalam peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan sudah ditetapkan menjadi SK Bupati Purworejo.

Pemerintah tidak akan mengizinkan kawasan tersebut untuk didirikan berbagai bangunan. “Tidak boleh ada bangunan permanen, lahan dikhususkan untuk budidaya tanaman pangan,” ungkap Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan (PPKP) Kabupaten Purworejo Eko Anang SW mewakili Kepala Dinas PPKP Wasit Diono, Senin (3/1/2022).

Menurutnya, penetapan kawasan tersebut tidak dilakukan secara serampangan. Pemkab tetap menyesuaikan peta lahan dengan regulasi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang berlaku di Purworejo.

Penetapan kawasan juga dilakukan tim kelompok kerja (pokja) yang terdiri atas dinas PPKP, PUPR, BPN, BPS, dinas perizinan, bagian hukum, dan Bappeda Purworejo. “LP2B merupakan program Kementerian Pertanian (Kementan). Data awal kami adalah Lahan Baku Sawah (LBS) tahun 2019 seluas 29.768 hektare,” ucapnya.

Tim melakukan pengecekan lapangan untuk menentukan LBS yang masuk kawasan LP2B dan yang dikecualikan. Kawasan yang dikecualikan, lanjutnya, adalah lahan yang direncanakan untuk pembangunan jalan, jalan usaha tani, jaringan irigasi, kawasan industri, serta sempadan jalan provinsi dan nasional. “Beberapa titik dikecualikan karena ada proyeksi pembangunan di masa depan, misalnya terkait rencana pembangunan jalan tol Yogyakarta-Cilacap,” katanya.

Berdasarkan pengecekan dan perhitungan, pemerintah menetapkan LP2B, membuat peta kawasan, serta menerbitkan SK. Rencananya, kata Eko, kawasan tersebut akan ditelaah setiap lima tahun sekali. “Hasil pengecekan tersebut disampaikan kepada Kementan sebelum 25 Desember 2020 kemarin. Ada 48 kabupaten/kota di Indonesia yang berhasil menyelesaikan sesuai target, sehingga Bupati Purworejo menerima penghargaan dari Menteri Pertanian RI,” terangnya.

Kepala Dinas PPKP Purworejo Wasit Diono mengemukakan, LP2B merupakan kebijakan penting untuk menjaga agar Purworejo tetap menjadi lumbung pangan. “Semacam sawah abadi, tidak boleh dialihfungsikan, sehingga lahan itu akan selalu menghasilkan pangan untuk masyarakat Purworejo, dan memberi kontribusi bagi Indonesia,” tegasnya.

krjogja.com


BERITA TERKAIT