Polres Kudus Larang Sepeda Listrik Beroperasi di Jalan Raya
KRJOGJA.COM | 20/07/2022 13:03
Polres Kudus Larang Sepeda Listrik Beroperasi di Jalan Raya
Pengunjung mencoba sepeda listrik Italjet asal Italia dalam acara Indonesia Internasional Motor Show (IIMS) 2015 di Kemayoran, Jakarta, 22 Agustus 2015. Italjet mampu menjelajah mulai dari 70 km hingga 100 km dengan kecepatan maksimal 34 kpj. TEMPO/Fajar Januarta

KUDUS, KRJOGJA.com – Polres Kudus melarang sepeda listrik beroperasi di jalan raya karena tidak sesuai peruntukan dan sangat berbahaya. Hal itu didasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomer 45 Tahun 2020, tentang kendaraan jenis tertentu dengan listrik sebagai penggeraknya. Demikian disampaikan Kasat Lantas Polres Kudus, AKP Ivan Prabowo, Selasa (19/7).


Di dalam Permenhub dijelaskan, para pengendara sepeda listrik harus memakai helm, usia pengguna minimal 12 tahun, dan tidak boleh ada penumpang di belakang kecuali tersedia kursinya. Penggunaanya hanya diizinkan di lokasi dan jalan tertentu. Di lingkungan perkampungan pun harus dilihat apakah lokasi itu ramai dengan lalu lalang kendaraan atau tidak.

Penggunaan sepeda listrik mulai meningkat paska pandemi Covid 19 beberapa waktu lalu. Ketika para siswa mulai belajar offline, sebagian orang tua tidak lagi mengantar anaknya ke sekolah. Pelajar yang bahkan berusia kurang dari 12 tahun dibelikan sepeda listrik untuk sarana transportasi ke sekolah. “Jumlah sepeda listrik di Kudus sebenarnya belum begitu banyak. Namun kami merasa perlu mengantisipasi maraknya penggunaan listrik di jalan raya. Penggunanya sebagian besar anak- anak dan ibu rumah tangga,” ujarnya.

Pihaknya hingga saat ini belum melakukan penindakan. Langkah awal yang diambil yaitu dengan melakukan sosialisasi dengan target waktu dua bulan. Antara lain ke sekolah- sekolah melalui kerjasama dengan Dinas Kependidikan dan Olah Raga (Disdikpora), pemerintah desa, serta lingkungan keluarga dan orang tua. Tindakan lisan akan dilakukan jika ditemui pelanggaran di jalan raya. Setelah semua itu dilakukan, selanjutnya akan dievaluasi perkembangan animo penggunanya.

“Kami juga akan menyebar selebaran (leaflet), dan membuat pengumuman di sekolah. Selain itu meminta bantuan keluarga, orang tua, kepala desa, hingga pengurus RT agar bisa saling mengingatkan,” ungkapnya.

Sepeda listrik hingga kini belum ada standar keamanannya. Kecepatan sepeda listrik tidak boleh lebih dari 25 kilometer per jam. Di atas kecepatan masuk dalam kategori motor listrik. Sedang motor listrik sendiri harus ada uji tipenya, untuk memastikan kendaraan itu aman dipakai di jalan raya. Artinya, aman untuk keselamatan pengendara dan pengguna jalan lainnya.

“Kita akan lihat di lapangan. Kalau nekat beroperasi di jalan raya kami akan melakukan tindakan sesuai peraturan yang ada. Hanya pola penindakannya masih kami diskusikan dan menunggu petunjuk Polda. Sejauh ini yang kami lakukan baru sebatas tindakan lisan, dan pencegahan melalui sosialisasi,” tandasnya.

Tak hanya sepeda listrik, pemakaian skuter listrik yang banyak disewakan di arena permainan, juga menjadi target sosialisasi. Sebab belakangan diketahui penggunaan skuter listrik tidak hanya dilakukan di lingkungan terbatas, namun mulai dikendarai di jalan raya.

 

**


BERITA TERKAIT