Pemprov Papua dan Pemkot Jayapura Mesti Pastikan Lokasi Damri
METROMERAUKE.COM | 09/08/2021 16:13
Pemprov Papua dan Pemkot Jayapura Mesti Pastikan Lokasi Damri
Petugas bersihkan bus Damri baru, bantuan dari Kementerian Perhubungan di Kantor Perum Damri Unit kota Bandung, 12 Maret 2015. 45 unit Bus Damri yang dilengkapi fasilitas koneksi internet dan teknologi GPS ini akan beroperasi pada akhir Maret. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

Metro Merauke – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura dipandang mesti segera memastikan lokasi kantor Perum Damri Divre IV dan Damri Cabang Jayapura.

Ketua Kelompok Khusus DPR Papua, John NR Gobai mengatakan hingga kini Damri Jayapura belum memiliki lokasi kantor permanen. Sebab, tempat kantor lama Damri Jayapura dialih fungsikan untuk membangun pasar Mama Papua.

Namun, tukar guling tanah Damri di Jalan Ahmad Yani, Kota Jayapura antara Pemprov Papua, Kementerian BUMN dan Perum Damri Pusat seakan menjadi cerita misteri yang di tutupi, demi mewujudkan janji pemerintah pusat membangun Pasar Mama Papua. 

“Pasar Mama Papua dan bus Damri sama sama penting bagi masyarakat Papua. Namun saya prihatin dengan kondisi Damri kini yang tidak memiliki kantor tetap,” kata John Gobai, Jumat (06/08/2021).

Menurutnya, Satpol PP telah memaksa Damri mengosongkan bangunan yang selama lima tahun dijadikan kantor sementara di Pasir II, Kelurahan Tanjung Ria, Jayapura Utara, Kota Jayapura.

“Perlu ada langkah membangun kembali kantor Damri Divre IV dan Cabang Jayapura. Sejak dahulu pedalaman Jayapura, kota lain di Papua, dan daerah pelosok telah dilayani oleh Damri,” ucapnya.

Para pihak diminta memikirkan nasib Damri yang selama ini telah melayani masyarakat. Tidak melihat masalah ini dari sisi urusan Kementerian BUMN atau pemerintah pusat. Sebab, kehadiran Damri telah banyak membantu warga yang butuh sarana transportasi, ke daerah tak terjangkau angkutan umum.

“Pemprov Papua dan Pemkot Jayapura, harus mengundang semua pihak terkait. Bicara soal tanah yang disediakan untuk Damri yang pengadaannya masuk dalam APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2013. Selain itu, Damri mesti diupayakan mendapat tempat sementara agar dapat melayani masyarakat,” ujarnya. 

metromerauke.com


BERITA TERKAIT