Tuntut Ganti Rugi Hak Ulayat, Masyarakat Adat Ancam Palang PLTA Genyem
METROMERAUKE.COM | 08/09/2021 19:00
Tuntut Ganti Rugi Hak Ulayat, Masyarakat Adat Ancam Palang PLTA Genyem
Awal 2021: Masyarakat Adat & Aktivis Banyak Jadi Korban

Metro Merauke – Masyarakat adat empat suku pemilik hak ulayat daerah aliran sungai yang dimanfaatkan sebagai Pembangkit Listri Tenaga Air (PLTA) Orya Genyem, Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura, Papua menuntut ganti rugi senilai Rp 350 miliar, kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Koordinator pemilik Hak Ulayat, Paulus Trapen mengatakan, pihaknya menuntut pembayaran ganti rugi direalisasikan pada September 2021. 

Apabila tuntutan itu tidak dipenuhi pada bulan ini, pemilik hak ulayat akan memalang PLTA Orya Genyem.

Daerah aliran sungai sepanjang 90 kilometer, berada dalam area hak ulayat suku Gresi, suku Kemtuk, suku Elseng dan suku Namblong. 

“Kami menuntut pembayaran ganti rugi, sebelum pelaksanaan PON. Kalau tidak bisa dibayar langsung secara keseluruhan, minimal ada beberapa persen yang dibayarkan dulu. Sisanya bisa dibayar belakangan,” kata Paulus Trapen, Selasa (07/09/2021).

Menurutnya, pembayaran ganti rugi telah diajukan pihaknya sejak 2015 silam, atau enam tahun lalu. Hanya saja hingga kini para pihak terkait belum merealisasikannya.

Komisi I DPR Papua yang membidangi pemerintahan, pertanahan, politik dan hukum juga sudah beberapa kali memfasilitasi penyelesaian tuntutan ganti rugi itu.

“Saat Komisi I DPR Papua memfasilitasi kami bertemu PLN wilayah Papua pada 2015 silam, kami diminta membuat kajian dan dasar hukumnya. Itu sudah kami lakukan, namun hingga kini belum ada realisasinya,” ujarnya.

Paulus Trapen mengatakan, hasil kajian masyarakat adat, juga telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo, sejumlah kementerian terkait, DPR Papua dan Pemerintah Provinsi Papua.

“Komisi I DPR Papua selama ini telah berupaya memfasilitasi kami. Sudah beberapa kali kami dipertemukan dengan PLN. Namun PLN selalu menghindar,” ucap Paulus Trapen.

Anggota Komisi I DPR Papua, Elvis Tabuni mengatakan, pihaknya berencana mengundang PLN dan Panitia Besar (PB) PON, Rabu (08/09/2021).

“Kami akan mempertemukan pihak PLN, PB PON dengan pemilik ulayat, mencari solusi terbaik. Pemilik ulayat kan tidak menuntut mesti dibayar langsung secara keseluruhan. Tapi berapa saja dulu,” kata Elvis Tabuni.

Menurutnya, Komisi I DPR Papua juga telah beberapa kali ke lokasi. Bahkan sejak anggota DPR Papua periode 2014-2019.

Komisi I DPR Papua pun meminta semua pihak terkait, merealisasikan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat adat. Sebab, tak ingin situasi ini dapat berdampak pada pelaksanaan PON Papua. 

“Kalau masyarakat adat memalang PLTA, ini tentu berdampak pada suplai listrik saat PON. Makanya kami mendukung dan akan fasilitasi penyelesaian masalah ini,” ujarnya.

metromerauke.com


BERITA TERKAIT